jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo menampik bahwa adanya sejumlah perpres yang direvisi selama masa pemerintahannya terjadi karena kurang kehati-hatiannya bersama kementerian.
Salah satu perpres yang paling menjadi sorotan adalah peraturan tentang penambahan dana tunjangan pembelian mobil pejabat. Dia menyatakan revisi terjadi karena pemerintah mendengar pendapat publik.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Curiga Ada Rekayasa Selamatkan Nyawa Mary Jane
"Kami sudah super berhati-hati tapi kalau rakyat enggak mau ya direvisi," kata Jokowi, sapaan karib Joko Widodo, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (29/4) malam.
Menurut Jokowi, pemikiran birokrasi ketika membuat rumusan peraturan terkadang tidak sama dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Karenanya, jika setelah disosialisasikan dan mendapat kritik, dianggapnya sebagai hal yang wajar. Revisi, kata dia, adalah jawaban untuk kritik dan protes atas peraturan yang dibuat.
BACA JUGA: Pentolan PKS Ini Anggap Jokowi Gunakan Pendekatan Drama
"Kalau belum bener ya mesti direvisi. Kalau sudah clear ya enggak direvisi. Kami bekerja untuk siapa sih. Untuk rakyat kan. Kalau rakyat enggak menghendaki ya dicabut aturannya," tegas Jokowi.
Sebelumnya, perpres soal tunjangan mobil pejabat adalah yang paling ramai mendapat protes masyarakat. Akibat arus protes meningkat presiden pun mencabut perpres tersebut.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Kunker ke Korea Selatan, Anggota DPR Kepergok Bawa Keluarga Berbelanja
BACA ARTIKEL LAINNYA... O..., Ternyata Ini Isi Bagasi Mobil Indonesia I Tunggangan Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi