jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih belum mengumumkan susunan kabinetnya jelang pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019. Hal ini menjadi tanda tanya dan membuat publik penasaran.
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta Emrus Sihombing menyatakan, di suatu negara yang demokrasinya sudah stabil dan dewasa, pengumuman susunan kabinet dilakukan ketika capres berkampanye.
BACA JUGA: Jokowi Sampaikan Kabar Terbaru Kondisi Kesehatan Wiranto
Sebab, ujar dia, rakyat juga pengin tahu bagaimana leadership yang ada di dalam kabinet tersebut.
"Kenapa, supaya masyarakat tahu siapa orang-orang yang akan duduk di pemerintahan, sehingga menjadi pertimbangan dalam memilih capres," ungkap Emrus menjawab JPNN.com, Jumat (11/10).
BACA JUGA: KSPSI Minta Keamanan Jelang Pelantikan Jokowi - Maruf Diperketat
Emrus menambahkan, bagaimanapun keberhasilan dan kelanjutan suatu pemerintahan atau rezim juga sangat ditentukan susunan kabinet di dalamnya.
"Bagaimanapun, kabinet-kabinet itu dalam tanda petik adalah presiden kecil di bidangnya, karena mereka adalah pembantu presiden, sehingga rakyat pengin tahu," jelasnya.
BACA JUGA: Jokowi Bertemu SBY Lagi, Komposisi Kabinet 2019-2024 Bakal Direvisi
Nah, kata Emrus, persoalannya adalah di Indonesia belum bisa melakukan itu. Sebab, capres di Indonesia merupakan hasil dari koalisi. Karena itu, akan dilihat terlebih dahulu bagaimana dukungan politiknya dan memenangkan kompetisinya.
"Karena kita ini negara yang demokrasinya belum stabil, belum dewasa, belum menerapkan demokrasi substansial utuh maka pengumuman itu dilakukan setelah pelantikan," katanya.
Menurut Emrus, di last minutes jelang pelantikan terkadang masih terjadi dialektika dalam penyusunan kabinet antara presiden dengan partai pengusung dan kekuatan politk tertentu. Ada pula yang masih menentukan apakah berada di dalam atau luar kabinet.
"Menurut saya, siapa yang ada di kabinet sekalipun itu hak prerogatif presiden, tetap merupakan produk dialektika presiden dengan partai dan kekuatan politik tertentu di masyarakat, bisa juga organisasi kemasyarakatan," jelasnya.
Bahkan, Emrus melihat ada peluang pemerintahan Jokowi berkoalisi dengan Partai Gerindra sekalipun partai besutan Prabowo itu bukanlah pengusung Jokowi.
"Ini membutuhkan waktu sehingga tidak bisa diumumkan secepat mungkin," katanya.
Emrus berpendapat sebaiknya kabinet diumumkan tidak lama setelah Jokowi dilantik sebagai presiden untuk masa jabatan kedua.
"Begitu usai pelantikan di MPR, Jokowi langsung ke Istana untuk mengumumkan kabinet. Paling tidak satu jam setelah pelantikan," jelas Emrus.
Menurut dia, tentunya susunan kabinet itu telah dipersiapkan sebelum pelantikan, sehingga satu jam setelah dilantik, Jokowi bisa mengumumkannya.
"Jadi, efektifnya setelah dilantik, satu jam kemudian Jokowi ke Istana mengumumkan kabinet. Lebih baik lebih cepat," pungkasnya.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy