JAKARTA - Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Pandu Djajanto mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat balasan dari Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) terkait pengambil alihan Perum PPD. Padahal pertengahan bulan lalu, Kementerian BUMN telah mengirim surat pada Jokowi mengenai kepastian apakah PPD akan diambil alih dengan skema akuisisi atau hibah.
Tapi sampai saat ini, Jokowi belum membalas surat tersebut. Hal itu menyebabkan nasib pengambilalihan PPD masih menggantung. "Belum, Pak Jokowi belum membalas surat itu, belum ada kepastian," ujar Pandu di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/3).
Ditambahkan, jika Pemprov DKI ingin mengambil PPD dengan mekanisme hibah, maka Jokowi tetap harus berhubungan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), karena ini menyangkut aset negara.
"Kalaupun dia hibah, nantinya itu harus ke Kemenkeu. Tapi sampai sekarang belum ada surat balasan dari Pak Jokowi," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam surat pertama, Jokowi mengatakan ingin mengambil alih Perum PPD. Namun skema pengambilan tidak dijelaskan dalam surat tersebut, apakah dengan hibah atau akuisisi.
"Kalau DKI mau due dilligence kita akan lakukan, tapi dalam suratnya enggak ada hibah, pengambil alihan saja," tutur Pandu beberapa minggu lalu. (chi/jpnn)
Tapi sampai saat ini, Jokowi belum membalas surat tersebut. Hal itu menyebabkan nasib pengambilalihan PPD masih menggantung. "Belum, Pak Jokowi belum membalas surat itu, belum ada kepastian," ujar Pandu di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/3).
Ditambahkan, jika Pemprov DKI ingin mengambil PPD dengan mekanisme hibah, maka Jokowi tetap harus berhubungan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), karena ini menyangkut aset negara.
"Kalaupun dia hibah, nantinya itu harus ke Kemenkeu. Tapi sampai sekarang belum ada surat balasan dari Pak Jokowi," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam surat pertama, Jokowi mengatakan ingin mengambil alih Perum PPD. Namun skema pengambilan tidak dijelaskan dalam surat tersebut, apakah dengan hibah atau akuisisi.
"Kalau DKI mau due dilligence kita akan lakukan, tapi dalam suratnya enggak ada hibah, pengambil alihan saja," tutur Pandu beberapa minggu lalu. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Beber Ciri-Ciri Wanita Korban Mutilasi
Redaktur : Tim Redaksi