JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merasa tidak ada yang salah dengan langkahnya ikut menjadi juru kampanye (jurkam) pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki, Sabtu (16/2) lalu.
Karena selain mengaku itu dilakukan pada hari libur, dirinya juga merasa sudah mengajukan izin cuti ke Kementerian Dalam Negeri.
"Iya Itu kan hari libur (saat ikut menjadi juru kampanye, red). Tapi karena azas kepatutan, saya tetap minta izin (Ke Kemendagri,red)," ujarnya usai meraih penghargaan News Maker 2012 dari Radio Elshinta di Jakarta, Selasa (19/2).
Jokowi -panggilan akrab Gubernur Jakarta- ini, mengaku langkah menjadi jurkam ia lakukan dengan sepenuh hati, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Namun saat ditanya apakah dirinya tersandera dengan kegiatan-kegiatan partai politik yang mengusungnya, pria yang ramah senyum ini enggan menjawab dengan tegas.
Ia hanya menyiratkan kesediaan turun berkampanye, sebagai bagian saling tolong menolong.
"Saya waktu itu di Jakarta (saat pemilihan Gubernur,red) kan dibantu Mba Rieke, masa saya diundang gak datang? Dia kan bersama ribuan relawan lain sebenarnya yang paling banyak berbuat. Saya ini kan sebenarnya nggak punya apa-apa, cuma dibantu teman-teman," katanya.
Sebagaimana diberitakan, Jokowi diketahui turun menjadi jurkam pasangan cagub-cawagub Jabar, Rieke-Teten, Sabtu (16/2). Namun sayangnya, surat cuti yang ia sampaikan baru diterima Kemendagri pada Jumat. (15/2), pukul 14.00 WIB.
Oleh karena itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, menyatakan Jokowi menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009.
“Peraturan perundang-undangan, tidak melarang seorang kepala daerah menjadi Juru Kampanye. Tapi dalam PP Nomor 14/2009, disebutkan surat izin harus diserahkan paling lambat dua minggu sebelum hari cuti,” ujarnya saat dihubungi lewat selulernya, Senin (18/2).(gir/jpnn)
Karena selain mengaku itu dilakukan pada hari libur, dirinya juga merasa sudah mengajukan izin cuti ke Kementerian Dalam Negeri.
"Iya Itu kan hari libur (saat ikut menjadi juru kampanye, red). Tapi karena azas kepatutan, saya tetap minta izin (Ke Kemendagri,red)," ujarnya usai meraih penghargaan News Maker 2012 dari Radio Elshinta di Jakarta, Selasa (19/2).
Jokowi -panggilan akrab Gubernur Jakarta- ini, mengaku langkah menjadi jurkam ia lakukan dengan sepenuh hati, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Namun saat ditanya apakah dirinya tersandera dengan kegiatan-kegiatan partai politik yang mengusungnya, pria yang ramah senyum ini enggan menjawab dengan tegas.
Ia hanya menyiratkan kesediaan turun berkampanye, sebagai bagian saling tolong menolong.
"Saya waktu itu di Jakarta (saat pemilihan Gubernur,red) kan dibantu Mba Rieke, masa saya diundang gak datang? Dia kan bersama ribuan relawan lain sebenarnya yang paling banyak berbuat. Saya ini kan sebenarnya nggak punya apa-apa, cuma dibantu teman-teman," katanya.
Sebagaimana diberitakan, Jokowi diketahui turun menjadi jurkam pasangan cagub-cawagub Jabar, Rieke-Teten, Sabtu (16/2). Namun sayangnya, surat cuti yang ia sampaikan baru diterima Kemendagri pada Jumat. (15/2), pukul 14.00 WIB.
Oleh karena itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, menyatakan Jokowi menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009.
“Peraturan perundang-undangan, tidak melarang seorang kepala daerah menjadi Juru Kampanye. Tapi dalam PP Nomor 14/2009, disebutkan surat izin harus diserahkan paling lambat dua minggu sebelum hari cuti,” ujarnya saat dihubungi lewat selulernya, Senin (18/2).(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menangkan Dede, Demokrat Kerahkan PIA-FPD
Redaktur : Tim Redaksi