jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mengawasi adanya praktik investasi bodong seperti skema ponzi yang telah banyak merugikan masyarakat.
Jokowi menyadari praktik tersebut berangkat akibat sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata, tanpa menggerakkan sektor riil.
BACA JUGA: Hati-Hati Investasi Modus Jual Aplikasi Robot Trading
Hal itu Jokowi sampaikan saat memberikan sambutan secara virtual pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (20/1).
"Persoalan-persoalan seperti itu juga menjadi tugas kita bersama, dengan OJK sebagai motornya. Di masa sulit, pengawasan tidak boleh kendur karena pengawasan yang lemah akan membuka celah, membuka peluang, bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat. Hal seperti ini, tidak boleh terjadi lagi," kata dia.
BACA JUGA: Dipecat karena Berselingkuh dengan Perwira Polri, Mantan Polwan Gugat Kapolda
Jokowi menuturkan 2021 merupakan tahun yang penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas masalah.
Pada 2022 akan menjadi momentum untuk memperbaiki stabilitas perekonomian dan sistem keuangan tetap terjaga dengan baik, serta fondasi yang kuat untuk melakukan akselerasi pemulihan.
"2022 akan menjadi momentum dan penanganan pandemi sudah makin terkendali, meskipun hati-hati masih ada varian Omicron yang harus diwaspadai. Pencapaian vaksinasi juga terus meningkat, pagi tadi saya mendapatkan laporan, sudah disuntikkan 301 juta vaksin kepada rakyat kita, dosis satu 85 persen, dosis kedua mencapai 58 persen. Bahkan, vaksin penguat juga sudah kami suntikkan dan telah dumulai sejak 12 Januari 2022 yang lalu," ujar presiden.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menerangkan penanganan pandemi yang makin baik tersebut harus dipakai untuk membangkitkan optimisme, serta memberikan keyakinan dan kepercayaaan yang lebih besar kepada masyarakat.
Begitu juga kepada para pelaku usaha untuk segera melanjutkan aktivitas ekonomi dan produksi.
"Meskipun kinerja ekonomi sektor riil terus membaik, tetapi kita harus tetap waspada terhadap perkembangan pandemi Covid-19, utamanya varian Omicron, dan juga dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Kelangkaan pangan, energi, dan kontainer, kenaikan inflasi, kenaikan harga produsen, saya kira persoalan-persoalan itu harus terus kami ikuti karena dampaknya pasti ada terhadap negara kita," jelasnya.
Mantan wali kota Solo itu menjelaskan pandemi yang berkepanjangan telah menimbulkan luka yang dalam bagi sektor-sektor tertentu.
Di saat yang sama, telah terjadi disrupsi rantai pasok global yang memicu peningkatan harga komoditas dunia dan menimbulkan inflasi global yang makin tidak menentu.
Oleh karena itu, presiden memandang perlunya penerapan strategi penanganan yang lebih spesifik dan efektif, serta penuh kehati-hatian agar tidak menggangu upaya-upaya pemulihan yang sedang dilakukan. Kebijakan dan instrumen pengawasan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi Covid-19, khususnya, terhadap perekonomian dan sektor keuangan.
"Serta dapat membantu sektor informal dan UMKM, agar mampu bertahan dan kita harapkan bahkan bisa tumbuh lebih baik dengan melakukan berbagai inovasi dan terobosan seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua OJK secara gamblang dan jelas," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, presiden pun mengapresiasi jajaran Otoritas Jasa Keuangan yang dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lain.
Menurut presiden, antara sektor jasa keuangan dengan sektor riil harus saling mendukung dan menguatkan di saat-saat sulit seperti ini. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Fathan Sinaga