jpnn.com, SURABAYA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pemerintah daerah melibatkan pakar kebencanaan dalam perencanaan pembangunan di daerah. Sebab, pembangunan daerah ke depan harus mulai mempertimbangkan aspek pengurangan risiko bencana.
Demiikian dikatakan Jokowi saat menghadiri Rakernas BNPB Jatim Expo, Surabaya, Sabtu (2/2).
BACA JUGA: Sandiaga Janjikan Pusat Halal Dunia, Kiai Maruf: Telat Ente
Para akademisi maupun pakar kebencanaan tersebut bisa meneliti, menganalisis dan melakukan pemetaan potensi bencana di satu daerah, agar bisa memprediksi ancaman yang ada.
"Libatkan akademisi dan pakar-pakar, jangan kalau ada bencana baru kita bekerja," ucap Jokowi.
BACA JUGA: Kelakar Presiden Jokowi di Rakornas BNPB
Presiden Jokowi meninjau pameran pada acara Rakornas BNPB Jatim Expo 2019 di Surabaya, Sabtu (2/2). Foto: Ricardo/JPNN.com
BACA JUGA: Jokowi: Mikir, Mikir, Mikir
Badan perencana pembangunan daerah (Bappeda), menurutnya juga harus memetakan tingkat kerawanan bencana di wilayahnya. Kemudian sosialisasikan kepada masyarakat agar jangan ada pembangunan di daerah tersebut.
"Kalau ada ruang, tempat yang memang sudah merah dan berbahaya (rawan bencana), ya jangan diperbolehkan mendirikan bangunan," jelas mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Kemudian, apabila ada kejadian bencana maka otomatis gubernur menjadi komandan satgas darurat, dengan pangdam dan kapolda sebagai wakil. Sehingga, tidak semuanya langsung ke pusat.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Depan Mbah Moen, Jokowi Bicara Cara Memilih Pemimpin
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam