jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penanganan banjir di DKI Jakarta memerlukan koordinasi dan kerja sama berbagai pihak dalam satu garis dan dilakukan secara sinergis dari hulu sampai hilir.
"Kan sudah saya rapatkan, penanganan ini dari hulu sampai hilir itu harus satu garis. Enggak bisa kerja sendiri-sendiri," kata Presiden dalam pertemuan dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, (17/1).
BACA JUGA: Jokowi Ungkap Penyebab Banjir Bandang di Lebak
Di bagian hulu, pemerintah telah mengupayakan pengendalian banjir di ibu kota dengan membangun dua bendungan untuk mengendalikan debit air sungai Ciliwung. Selain itu, juga dengan melakukan rehabilitasi hutan, terutama di daerah rawan longsor.
"(Jika) daerah tangkapan hujan di sana tidak diperbaiki, run off water yang masuk ke bawah akan semakin banyak, baik itu ke Bekasi, ke Jakarta, maupun ke Banten. Problemnya ada di situ," imbuhnya.
BACA JUGA: Jokowi Diguyur Hujan Saat Tinjau Penanganan Bencana Banjir di Sukajaya
Masih di bagian hulu, pembangunan embung juga perlu dilakukan sebanyak-banyaknya. Menurut Presiden, kini embung-embung di hulu hanya tinggal separuhnya, dari yang awalnya berjumlah sekitar 800 embung.
"Nah itu harusnya didorong untuk dibuat lagi. Yang di atas itu urusannya pusat," tegas mantan gubernur DKI Jakarta ini.
BACA JUGA: Bela Anies Baswedan, Arief Poyuono: Jokowi 5 Tahun Presiden Jakarta Tetap Banjir
Sementara itu, di bagian tengah, upaya pengendalian banjir bisa dilakukan melalui pelebaran semua sungai yang ada di Jakarta, bukan hanya Sungai Ciliwung. Dalam mengerjakannya, pemerintah provinsi penyangga ibu kota bisa berbagi peran dalam sebuah visi besar.
"Sungai semuanya dilebarkan. Teknisnya mau pakai normalisasi, pakai naturalisasi silakan. Tapi dilebarkan semua sungai. Itu yang tengah, semua sungai harus dilebarkan," jelasnya.
Adapun di bagian hilir, waduk-waduk dan pompa-pompa air harus diperbanyak. Selain itu, dia menyampaikan perlunya dibangun tembok laut raksasa untuk menahan air masuk ke Jakarta sebagai imbas dari naiknya air laut.
"Pembagiannya silakan tanyakan ke Kementerian PU. Dan pembangunan ini bertahap tapi harus segera dilakukan," tandas Jokowi. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam