jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa pernyataan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih bersifat wacana. Pasalnya, kebijakan tersebut baru bisa diambil setelah Jokowi resmi dilantik tanggal 20 Oktober mendatang.
"Menaikan atau tidak menaikan nanti dilihat setelah dilantik. Jadi tidak bisa bilang menaikan, dilantik saja belum, presidennya saja masih Pak SBY," ujar Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (29/8).
BACA JUGA: Tunggu 24 Jam untuk Lanjutkan Proses Pendaftaran
Namun, lanjutnya, wacana tersebut tetap penting untuk dibahas dan dipertimbangkan. Pasalnya, subsidi BBM yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah itu memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara dan juga kesejahteraan rakyat.
Ia juga menegaskan bahwa kenaikan harga BBM hanya lah salah satu opsi. Yang menjadi intinya adalah, bagaimana memanfaatkan anggaran sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.
BACA JUGA: Baru 44 Instansi Buka Pendafataran CPNS
"Jadi bukan berarti harus naik, harus naik," tutur perempuan yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR RI ini.
Lebih lanjut, Puan pun menjawab tudingan bahwa sikap PDIP inkonsisten dalam hal isu harga BBM. Ia kembali mengingatkan, pernyataan Jokowi tentang kenaikan harga sifatnya masih wacana.
BACA JUGA: Ditetapkan Jadi Tersangka, Dirut AP I Syok
"Jadi saya mengatakan bingung juga kalau teman-teman mengatakan PDIP dulu menolak sekarang menerima. Presidennya saja masih yang sekarang," pungkas Puan.
Seperti diketahui, presiden terpilih Joko Widodo sudah menyatakan siap untuk menaikan harga BBM. Ia juga tegaskan siap menanggung resiko akibat membuat kebijakan kontroversial tersebut. "Saya siap untuk tidak populer," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/8) kemarin. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bubarkan Tim Pemenangan, Jokowi Umbar Pujian
Redaktur : Tim Redaksi