jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden (capres) Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto terlibat debat seru saat menjawab pertanyaan terkait bagaimana mengatasi politik berbiaya tinggi.
Moderator debat yang membacakan pertanyaan panelis awalnya menyatakan bahwa untuk menduduki jabatan publik, sering ditemukan biaya yang tinggi. Akibatnya, ketika sudah menjabat, korupsi tidak terhindarkan.
BACA JUGA: Hasto Sebut Visi dan Misi Prabowo - Sandi Lupakan HAM
Jokowi, capres nomor urut 01, mengatakan bahwa pada prinsipnya rekrutmen pejabat harus berbasis kompetensi, bukan nepotisme. Menurutnya, pejabat birokrasi juga dalam melakukan perekrutan harus transparan, dan standar yang jelas.
Dia menambahkan, untuk jabatan politik, perlu penyederhanaan sistem kepartaian. "Sehingga pemilu menjadi murah. Pejabat tidak terbebani biaya pemilu. Sehingga kita bisa memangkas politik uang, memangkas suap, memangkas korupsi, dan bisa melahirkan pejabag publik yang memiliki integritas dan kapaisitas yang baik," kata Jokowi dalam debat Pilpres 2019 di gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).
BACA JUGA: Balas Tudingan Prabowo, Jokowi Ungkit Hoaks Ratna Sarumpaet
Dia berharap dengan sistem rekrutmen ini, bisa merekrut putra-putri terbaik bangsa untuk jabatan-jabatan seperti wali kota, gubernur dan lainnya.
Dia mengklaim bahwa pemerintahannya sudah melakukan hal tersebut. Misalnya, dalam perekrutan aparatur sipil negara alias ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) semua dilakukan terbuka.
BACA JUGA: Strategi Prabowo Cegah Korupsi: Naik Gaji
"Semua bisa dicek. Hasilnya bisa dicek. Anak saya saja tidak bisa diterima di situ (jadi PNS) karena memang tidak lulus," ungkap dia.
Prabowo yang merepons Jokowi, menegaskan bahwa perlu ada langkah lebih konkret, praktis dan segera. Dia mengatakan, bagaimana bisa seorang gubernur hanya bergaji Rp 8 juta per bulan, namun mengelola provinsi maupun APBD yang besar. Seperti salah satunya Provinsi Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia.
"Ini tidak realistis. Saya kira kepala pemerintah kalau berniat memperbaiki harus berani melakukan terobosan supaya penghasilan pejabat publik besar," katanya.
Jokowi kembali merespons Prabowo. Dia kembali menegaskan bahwa rekrutmen yang harus berbasis kompetensi, bukan finansial, menjadi kunci.
Jokowi mencontohkan saat mengikuti pemilihan wali kota Solo, hanya menggunakan anggaran yang kecil. Bahkan, ujar dia, waktu mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta, juga tidak mengeluarkan biaya sama sekali. "Pak Prabowo tahu mengenai hal itu. Ketua umum partai pendukung tahu mengenai itu," ungkapnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bicara Penegakan Hukum, Prabowo Berjanji Naikkan Gaji Aparat
Redaktur & Reporter : Boy