jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi menyatakan akan memaksa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta yang besar-besar, untuk mempekerjakan 1.000 sarjana asal Papua dan Papua Barat yang baru lulus.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi menjawab tuntutan para tokoh asal Bumi Cenderawasih yang diterimanya di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (10/9).
BACA JUGA: Sabar Ya, Pak Wiranto Bilang Pemekaran Papua Belum Tentu Disetujui
Mereka sebelumnya meminta lebih banyak orang Papua dan Papua Barat menjadi pejabat eselon 1 dan 2. Kemudian, meminta Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pengangkatan honorer di Papua dan Papua Barat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Namun demikian, Jokowi hanya menjanjikan pekerjaan bagi mahasiswa Papua dan Papua Barat yang baru lulus di perusahaan BUMN dan swasta besar.
BACA JUGA: Jokowi: Istana Presiden di Papua Dibangun Tahun Depan
"Ini untuk BUMN dan perusahaan swasta besar yang akan saya paksa, karena kalau lewat prosedur kelamaan. Sehingga kewenangan saya gunakan, untuk bisa menerima mahasiswa yang baru lulus, dari Papua (dan Papua Barat). Siang ini saya sampaikan seribu dulu," kata Jokowi.
Sementara permintaan soal penerbitan Inpres pengangkatan honorer di Papua dan Papua Barat menjadi PNS, termasuk jabatan di posisi eselon 1, 2 dan 3, suami Iriana itu menyatakan akan diproses kemudian bersamaan dengan provinsi lain di luar Jawa.
BACA JUGA: Tokoh Papua: Benny Wenda Tidak Berhak Mengatur
"Mungkin untuk PNS (dari honorer), nanti. Termasuk di provinsi lain. Termasuk eselon satu,dua, tiga. Proses percepatan, afirmasi, persaingan ketat. Ada keluhan disampaikan ke saya, utamanya dari luar Jawa. Saya ingat, saya minta segera disampaikan pada saya list-nya," jelas Presiden Jokowi. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam