JAKARTA - Presiden hasil penetapan KPU Joko Widodo tidak mau banyak dicampuri soal penyusunan kabinet. Pria asal Solo itu mengingatkan partai politik (parpol) anggota koalisi tentang komitmen awal membangun koalisi.
"Kami belum bicara menteri dan susunan kabinet. Apalagi bicara orang, apalagi bicara jatah. Dulu sudah saya sampaikan, syaratnya itu tanpa syarat, sudah jelas kan itu," tegas Jokowi saat menghadiri peringatan Hari Veteran Nasional 2014 di Balai Sarbini, Jakarta, kemarin.
Pernyataan Jokowi tersebut seolah-olah menyindir sejumlah elite PKB yang menolak wacana menteri bebas parpol yang dilontarkan Jokowi. Sebelumnya, setelah rapat tim transisi (9/8), Jokowi menyampaikan gagasan anggota kabinet harus melepaskan jabatannya di partai politik.
Di antara peserta koalisi pendukung Jokowi-JK, hanya PKB yang berkeberatan dengan gagasan tersebut. PKB tetap pada pendiriannya bahwa menteri boleh rangkap jabatan sebagai pengurus parpol.
Hingga kemarin para petinggi PKB masih tetap menolak wacana yang disampaikan Jokowi tersebut. Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding kembali menegaskan bahwa tidak pas dikotomi menteri dari parpol dan nonparpol.
"Jadi, sesungguhnya sumber rekrutmen politik adalah partai," ujar Karding di sela-sela acara fit and proper test calon pimpinan DPRD di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, kemarin.
Dia lalu mencontohkan perlunya ada pengawalan dari partai koalisi terhadap agenda-agenda pemerintahan yang berkaitan dengan parlemen. Misalnya, dalam hal pembuatan undang-undang dan pembahasan APBN.
"Jadi, yang penting bukan dikotomi antara anggota partai dan nonpartai. Yang penting itu punya integritas dan punya kualifikasi," tandasnya.
Meski demikian, dia juga berpandangan bahwa pendapat dilontarkan Jokowi masih wacana dan masih dapat didiskusikan. "Karena itu, jangan dulu terlalu reaktif terhadap wacana tersebut. Yang pasti, di negara maju pun ada juga menteri yang masih menjadi anggota parlemen dan parpol," imbuhnya.
Sebagaimana diberitakan, PKB menjadi satu-satunya parpol yang memberikan reaksi negatif terhadap keinginan Jokowi tersebut. Sejumlah elite Partai Nasdem dan Partai Hanura yang juga bagian dari koalisi relatif memilih menyambut positif. (ken/dyn/c10/tom)
BACA JUGA: Hanura Usulkan Jokowi Gandeng KPK Agar Selektif Pillih Menteri
BACA ARTIKEL LAINNYA... BKN Tak Pernah Bekerjasama dengan Penerbit Manapun
Redaktur : Tim Redaksi