jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu fokus pemerintahannya, tidak bisa hanya mengandalkan APBN maupun APBD.
Sebab, kebutuhan anggaran membangun infrastruktur dalam lima tahun mencapai Rp 5.500 triliun. Sementara kemampuan anggaran pemerintah hanya Rp 1.500 triliun.
BACA JUGA: PAN Tak Akan Recoki Jokowi soal Reshuffle
"Kemampuan anggaran di bawah 30 persen. Sisanya dari mana? Dari investasi. Tidak ada jalan lain kecuali investasi. Mendapatkan investor, tidak ada jalan lain," kata Jokowi di acara Musrenbangnas 2017 di Jakarta, Rabu (26/4).
Karena itu, Jokowi memerintahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur untuk berani melakukan sekuritisasi dalam pembiayaan pembangunan.
BACA JUGA: Mau Tahu Kata Pak Jokowi soal Isu Reshuffle? Nih Baca Saja...
"BUMN kalau sudah bangun tol, sudah jadi segera itu dijual. Sekuritisasi untuk misalnya bangun habis sepuluh triliun, dijual jadi 30 triliun. Bisa bangun di tempat lain," ungkapnya.
Dia tidak ingin lagi perusahaan pelat merah melakukan cara-cara lama, menguasai sendiri apa yang telah dibangunnya dengan harapan mendapat income bulanan.
BACA JUGA: Pak Wiranto Ogah Tanggapi Kabar Bakal Ada Reshuffle
"Itu sudah kuno, negara membutuhkan jalan bukan hanya di Jawa saja. Kalau tidak ada sekuritisasi, tidak akan jalan infrastruktur itu. Pelabuhan juga sama," tambah dia. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Mau Dijadikan Menteri? Ini Warning Fadli Zon ke Jokowi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam