Pasalnya, para warga Tanah Merah hanya dianggap menumpang secara ilegal di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan warga Tanah Merah kesulitan untuk mendapat status penduduk sah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menanggapi hal ini calon gubernur DKI, Joko Widodo mengaku memahami permasalahan warga Tanah Merah. Cagub yang biasa disapa Jokowi itu pun berjanji akan menyelesaikan permasalahan warga di Tanah Merah.
"Tanah merah dulunya tanah negara, diduduki masyarakat lebih dari 20 tahun. Di beberapa tempat seperti itu, tidak pernah diselesaikan," ujar Jokowi kepada pers usai acara silaturahmi dengan alumni ITB di Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (3/8) malam.
Menurut Jokowi, status kependudukan bagi warga Tanah Merah merupakan keharusan. Ia mengatakan, tanpa KTP hidup warga akan menjadi tidak manusiawi. "Pengakuan dengan KTP dan KK itu penting karena efeknya kemana-mana. Seperti di dalam keluarga nggak punya KTP, anaknya nggak punya akte, nggak bisa sekolah, itu tidak manusiawi," tutur Walikota Surakarta itu.
Ia mengkritisi sikap Pemprov DKI yang saat ini seakan menelantarkan warga Tanah Merah. Menurutnya, seharusnya warga yang telah tinggal selama lebih dari 20 tahun wajib diberi hak kepemilikannya oleh Pemprov. Ia pun meminta pemprov DKI bisa lebih memperhatikan warga Tanah Merah.
"Gimana pun juga mereka WNI. Jangan yang gede-gede aja yang ditangani, yang kecil dibiarkan," imbuhnya.
Kepada warga Tanah Merah, Jokowi berpesan agar bisa membantu pemerintah membangun wilayah tersebut. Ia menegaskan, tanpa adanya kerjasama dari warga maka program pemerintah tidak mungkin berjalan. "Kalau sudah diberikan, harus mau ditata. Jangan mau semau gue. Kapan akan selesai masalah itu," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Desak Pilkada Digelar Serentak
Redaktur : Tim Redaksi