jpnn.com, JAKARTA - Sejak 2012, penyerapan anggaran Pemprov DKI selalu mengecewakan. Rata-rata penyerapan setiap tahun hanya 50 persen.
Padahal, selama itu sudah tiga gubernur memimpin ibu kota. Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, tak satupun bisa memperbaiki kualitas penyerapan anggaran.
BACA JUGA: Fadli Zon: Djarot Sebaiknya Berhenti, Biar Anies yang Urus
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik berharap hal ini menjadi pelajaran rezim selanjutnya.
Dia juga mendorong satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah memaksimalkan penyerapan anggaran di bawah gubernur baru.
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Terima Kasih Pak Jokowi
"Saya minta ke depan tidak ada lagi alasan serapan rendah karena kesalahan penginputan belanja dan nomenklatur. Apalagi salah kode rekening," kata Taufik, Jumat (22/9).
Tak hanya itu, Taufik juga mengimbau SKPD memperbaiki sistem penganggaran agar tidak terjadi lagi duplikasi anggaran.
BACA JUGA: Khusus Buat yang Kangen sama Ahok
Taufik mengingatkan, rendahnya penyerapan anggaran akan berdampak langsung kepada masyarakat.
"Ini akan berdampak signifikan di lapangan. Pelayanan publiknya pasti berkurang," ujar politikus Partai Gerindra itu. (dem/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tanpa Jaringan Andal, Mustahil Ekonomi Digital Akan Tumbuh
Redaktur & Reporter : Adil