jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kecepatan pemerintah dalam mengimplementasikan program mandatory biodiesel, dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil hingga impor bahan bakar minyak (BBM).
Hal ini disampaikan Jokowi usai meresmikan implementasi program biodiesel 30 persen atau B30 di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (23/12).
BACA JUGA: Jokowi: Ada yang Doyan Impor Minyak, Untung Gede Dibagi-bagi
Biodiesel B30 merupakan BBM jenis solar dengan campuran 30 persen minyak mentah kelapa sawit. Program ini merupakan pengembangan dari implementasi B20 yang sudah lebih dulu digunakan.
"Mengapa kita harus melakukan percepatan implementasi program biodiesel? Ada tiga alasan. Pertama, kita berusaha untuk mencari sumber-sumber energi baru terbarukan dan kita harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang kita sadar suatu saat pasti akan habis," ucap Jokowi.
BACA JUGA: Jokowi Perintahkan LKPP Persulit Pengadaan Barang Impor
Pengembangan energi baru terbarukan juga membuktikan komitmen pemerintah bersama masyarakat untuk menjaga planet bumi, menjaga energi bersih dengan menurunkan emisi gas karbon dan meningkatkan kualitas lingkungan. "Ini adalah energi bersih," tegas suami Iriana itu.
Jokowi Resmikan Penggunaan BBM B30 dengan Campuran Minyak Kelapa Sawit:
Kedua, Presiden ketujuh RI itu menyadari ketergantungan Indonesia kepada impor BBM, termasuk di dalamnya solar, masih cukup tinggi. Sementara di sisi lain negara ini adalah negara penghasil sawit terbesar di dunia.
"Dengan potensi sawit sebesar itu kita punya banyak sumber bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar solar. Potensi itu harus kita manfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. Usaha-usaha untuk mengurangi impor, khususnya solar, harus terus dilakukan dengan serius," tutur Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini menyebutkan, berdasarkan kalkulasi pemerintah, penerapan B30 secara konsisten akan menghemat devisa sekitar Rp63 triliun. Itu menurut Jokowi angka yang sangat besar sekali.
"Yang ketiga, penerapan B30 juga akan menciptakan permintaan domestik terhadap CPO yang akan sangat besar. Selanjutnya menimbulkan multiplier effect terhadap 16,5 juta petani, pekebun kelapa sawit kita," katanya.
Setelah implementasi program B30 berjalan, pemerintah ingin meningkatkannya menjadi B40, B50 hingga B100. Sehingga, Indonesia tidak akan mudah lagi ditekan oleh negara manapun terutama lewat kampanye negatif terhadap ekspor CPO.
"Saya mengingatkan bahwa kunci keberhasilan program implementasi B30 maupun nantinya menuju ke B100, apakah kita mau keluar dari rezim impor atau tidak," tandas mantan wali kota Solo itu. (fat/jpnn)
Jokowi Bolehkan Ekspor benih lobster? :
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam