jpnn.com, DELI SERDANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai dunia pers menghadapi tantangan berat di tengah gempuran era digital.
Menurut Jokowi, saat ini isu kebebasan pers sudah bukan lagi menjadi sebuah masalah karena saat ini semua pihak bebas membuat berita melalui berbagai platform digital.
BACA JUGA: Hari Pers Nasional 2023, Ganjar: Pentingnya Media Sebagai Penjaga Persatuan Bangsa
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (9/2).
"Sekarang ini, masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Umumnya tidak beredaksi, atau dikendalikan oleh AI (kecerdasan buatan)," ujar Jokowi.
BACA JUGA: Seruan Menpora Amali Buat Insan Pers, Sukseskan PON 2024 di Aceh-Sumut
Eks gubernur DKI Jakarta itu mengatakan algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional.
Situasi tersebut mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme autentik pun semakin hilang.
BACA JUGA: Hari Pers Nasional, Astra Motor Sumsel Hadirkan Layanan Service Gratis untuk Wartawan
"Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan," imbuhnya.
Masalah utama kedua, lanjut Jokowi, ialah keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat.
Menurut Kepala Negara, saat ini sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing.
"Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus, larinya pasti ke sana. Sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita," jelasnya.
Kemudian masalah ketiga adalah kedaulatan dan keamanan data dalam negeri yang harus menjadi perhatian bersama. Presiden memandang data sebagai new oil yang harganya tak terhingga. Presiden pun mengingatkan semua pihak mewaspadai pemanfaatan algoritma bagi masyarakat.
"Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat, dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat, ini yang kita semua harus hati-hati. Hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini," tuturnya.
Untuk itu, Jokowi mendorong penyelesaian dua Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), yakni Rancangan Perpres tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas serta Rancangan Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
"Saran saya, bertemu kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan, sudah. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini," tandasnya. (Tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fraksi PKS: Mari Jaga Kebebasan dan Independensi Pers Nasional
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga