JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah tegas isu hengkangnya 90 perusahaan dari wilayah ibu kota. Menurutnya, sampai saat ini tidak ada satu perusahaan pun yang menutup pabriknya di Jakarta.
"Saya mau tanya, katanya siapa? Perlu saya sampaikan, sampai detik ini tidak ada satu perusahaan pun yang relokasi, juga dari KBN nggak ada. Jangan ada yang bilang begitu lagi, Nggak ada, saya cek satu persatu, tidak ada," tegas Jokowi usai menghadiri Munas IX Apindo di Ballroom, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4).
Jokowi pun berharap isu tidak benar itu bisa diluruskan. Pasalnya, isu itu dapat menimbulkan kesan bahwa Jakarta adalah kota yang tidak ramah terhadap pebisnis.
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengakui bahwa banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi standar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta senilai Rp 2,2 juta. Namun, lanjutnya, perusahaan yang tidak mampu membayar UMP hanya mengajukan penangguhan dan tidak memindahkan usahanya.
"Kalau perusahaan itu sudah punya di sini, dia ekspansi di tempat lain, iya. Tapi tidak relokasi, kalau relokasi memindahkan pabriknya ke sana. Jangan menimbulkan persepsi yang tidak baik," ujarnya.
Soal penangguhan UMP, Jokowi mengaku telah mengabulkan permohonan dari beberapa perusahaan. Namun, ia enggan menyebutkan jumlah perusahaan yang permohonannya telah dikabulkan. "Belum pasti jumlahnya, nanti dulu," imbuh pengusaha mebel tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesai (Apindo), Sofjan Wanandi menyatakan bahwa 90 perusahaan tekstil dan garmen akan hengkang dari DKI Jakarta. Alasannya, mereka keberatan dengan penetapan UMP yang sebesar Rp 2,2 juta.
Perusahaan-perusahan tersebut akan pindah ke Jawa Tengah. Di provinsi tersebut, upah minimum yang ditetapkan hanya setengah dari total UMP di Jakarta. Menurut Sofjan, selain masalah UMP DKI Jakarta, para pengusaha juga mengeluhkan biaya logistik dan operasional yang terus meningkat di ibu kota.
"Kita akan lakukan eksodus besar-besaran keluar Jakarta selama sembilan bulan, termasuk pesangon bagi pekerja," jelas Sofjan beberapa waktu lalu. (dil/jpnn)
"Saya mau tanya, katanya siapa? Perlu saya sampaikan, sampai detik ini tidak ada satu perusahaan pun yang relokasi, juga dari KBN nggak ada. Jangan ada yang bilang begitu lagi, Nggak ada, saya cek satu persatu, tidak ada," tegas Jokowi usai menghadiri Munas IX Apindo di Ballroom, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4).
Jokowi pun berharap isu tidak benar itu bisa diluruskan. Pasalnya, isu itu dapat menimbulkan kesan bahwa Jakarta adalah kota yang tidak ramah terhadap pebisnis.
Mantan Wali Kota Surakarta itu mengakui bahwa banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi standar Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta senilai Rp 2,2 juta. Namun, lanjutnya, perusahaan yang tidak mampu membayar UMP hanya mengajukan penangguhan dan tidak memindahkan usahanya.
"Kalau perusahaan itu sudah punya di sini, dia ekspansi di tempat lain, iya. Tapi tidak relokasi, kalau relokasi memindahkan pabriknya ke sana. Jangan menimbulkan persepsi yang tidak baik," ujarnya.
Soal penangguhan UMP, Jokowi mengaku telah mengabulkan permohonan dari beberapa perusahaan. Namun, ia enggan menyebutkan jumlah perusahaan yang permohonannya telah dikabulkan. "Belum pasti jumlahnya, nanti dulu," imbuh pengusaha mebel tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesai (Apindo), Sofjan Wanandi menyatakan bahwa 90 perusahaan tekstil dan garmen akan hengkang dari DKI Jakarta. Alasannya, mereka keberatan dengan penetapan UMP yang sebesar Rp 2,2 juta.
Perusahaan-perusahan tersebut akan pindah ke Jawa Tengah. Di provinsi tersebut, upah minimum yang ditetapkan hanya setengah dari total UMP di Jakarta. Menurut Sofjan, selain masalah UMP DKI Jakarta, para pengusaha juga mengeluhkan biaya logistik dan operasional yang terus meningkat di ibu kota.
"Kita akan lakukan eksodus besar-besaran keluar Jakarta selama sembilan bulan, termasuk pesangon bagi pekerja," jelas Sofjan beberapa waktu lalu. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengusaha Curhat ke SBY, Sindir Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi