jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5).
Dalam pertemuan itu, Jokowi mendengar dari KPU mengenai perkembangan penyelenggaraan pemilihan umum, terutama untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, di antaranya terkait dengan anggaran atau pendanaan pemilu, fasilitas sarana dan prasarana, dan hubungan untuk personel penyelenggaraan pesta demokrasi itu.
BACA JUGA: Keluarga Ridwan Kamil: Terima Kasih, Presiden Jokowi dan Masyarakat Indonesia
"Bapak Presiden tadi menyambut baik laporan kami KPU tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 dan beliau memberikan dukungan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam keterangannya selepas pertemuan.
Hasyim menuturkan ada enam hal yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut.
BACA JUGA: Tanggapi Tafsiran M Qodari soal Jokowi Tiga Periode, Dedi Kurnia: Berbahaya
Pertama, presiden mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana sudah dijadwalkan, yakni pemungutan suara untuk pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.
"Jadi presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya," imbuhnya.
BACA JUGA: Pak Jokowi Sangat Fokus Terhadap Reforma Agraria
Kedua, eks gubernur DKI Jakarta itu akan memerintahkan sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU.
Para menteri tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
"Semuanya akan ditugaskan oleh presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan," lanjutnya.
Ketiga, presiden berpesan kepada seluruh jajaran KPU baik KPU pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu.
Beberapa indikatornya antara lain meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, mengangkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningginya tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.
Keempat, Kepala Negara juga mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas karena penyelenggaraan pemilu itu politis.
Presiden mengingatkan agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali, misalnya topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara sampai rekapitulasi dan penetapan.
Kelima, terkait kampanye, presiden dan KPU berpandangan sama sebisa mungkin waktunya dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama.
Jokowi menginginkan kampanye dilangsungkan dalam durasi 90 hari.
"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," ungkapnya.
Terakhir, presiden akan mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Presiden juga berharap agar logistik yang digunakan dalam pemilu adalah produk dalam negeri.
"Beliau berharap logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut 'dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia," tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan KPU, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (tan/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Megawati dan Jokowi Bisa Saja Sudah Bahas Pencapresan di PDIP
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga