Jokowi Ungkap Monopoli Swasta di Tol Laut

Rabu, 30 Oktober 2019 – 23:25 WIB
Presiden Jokowi. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas secara khusus program-program yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di kantornya, Jakarta, Rabu (30/10).

Pada forum itu, Jokowi meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa hal utama yang hendak dicapai. Pertama, jajarannya diminta menyiapkan dan membuat program terobosan untuk menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

BACA JUGA: Masyarakat Harus Bersinergi Agar Program Tol Laut Berjalan Optimal

"Harus kita pastikan bahwa peningkatan investasi terus bisa kita lakukan dan dalam saat yang bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada barang-barang impor," kata Presiden yang saat itu didampingi Wapres Ma'ruf Amin.

Dalam upaya untuk menekan defisit yang utamanya disumbangkan dari sektor migas, Jokowi mememinta jajarannya mencari cara untuk meningkatkan produksi minyak di dalam negeri.

BACA JUGA: Jumlah Rute Tol Laut Meningkat 3 Kali Lipat

"Segmentasi dari kebijakan energi baru terbarukan juga harus dipercepat lagi terutama percepatan mandatori dari B20 menjadi B30, nanti melompat ke B50 ke B100," tegas suami Iriana itu.

Kepala Negara juga mengevaluasi pelaksanaan program tol laut dalam beberapa tahun belakangan. Dia menyebut bahwa di awal berlakunya program tersebut, harga-harga bahan pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunkan sebesar 20 hingga 30 persen. Inflasi juga berhasil diturunkan di sejumlah wilayah yang dilalui trayek tol laut.

BACA JUGA: Program Tol Laut Diharapkan Semakin Baik

"Tapi akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barangnya dikuasai oleh swasta tertentu, saya belum dapat ini swastanya siapa, sehingga harga barang itu ditentukan oleh perusahaan ini," sambungnya.

Ulah tersebut menurutnya mengakibatkan harga barang-barang ditentukan oleh perusahaan swasta dimaksud dan akhirnya merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Jokowi meminta masalah ini secepatnya diselesaikan.

"Tol lautnya ada tapi harganya juga tetap ya untuk apa kita buat tol laut itu. Tol laut itu dibangun untuk menurunkan biaya logistik kita. Tapi kalau nanti yang dikuasai oleh satu perusahaan munculnya beda lagi, kita memberikan fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kita kehendaki," jelasnya.

Terkait investasi, mantan wali kota Solo itu meminta jajarannya fokus pada beberapa potensi investasi saja, namun harus diselesaikan hingga tuntas. Sebagai contoh, mengoptimalkan investasi yang berfokus pada industri hilirisasi.

Hal itu menurutnya memungkinkan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi, atau bahkan bahan jadi sehingga meningkatkan penerimaan negara. Kemudian, industri yang bisa menghasilkan barang-barang substitusi impor.

Mengenai program kerja di bidang pariwisata, dia menargetkan agar pada akhir tahun 2020, pembangunan di lima kawasan pariwisata dan ekonomi diharapkan bisa tuntas. Kelimanya adalah Danau Toba, Borobudur, Pelabuhan Bajo, Mandalika, dan Manado.(fat/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler