SURABAYA - Bola panas terkait kasus dipancungnya Ruyati, 54, TKI asal Bekasi di Arab Saudi terus menggelindingKepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat siap pasang badan dan mundur dari jabatannya jika dinilai tidak mampu memperbaiki manajerial tata kelola TKI
BACA JUGA: Disclaimer Terus, Dana Operasional Bupati Harus Dipotong
Namun, jika masih diberi kepercayaan oleh Presiden SBY, pemimpin lembaga yang menjadi operator pengiriman buruh migran itu mengaku akan all out menyelesaikan kasus ini
BACA JUGA: Mendagri Ajak Pemda Bentuk Perusda
Perintah apapun siap saya laksanakan," kata dia ketika ditemui di sela acara Penandatanganan MoU sistem online pelayanan TKI di Kompleks Bandara Juanda, Surabaya tadi malam.Jumhur mengatakan, perbaikan kerja sama ketenagakerjaan dengan Arab Saudi sejatinya sudah dilakukan sejak tiga bulan terakhir
BACA JUGA: TKW Hilang di Riyadh, Keluarga Mengadu ke Demokrat
Namun, kata dia, kejadian ini tak lepas dari tindakan pemerintah Arab Saudi yang melakukan eksekusi dengan diam-diam dan tidak memberitahukan kepada pemerintah. "Itu harus dipertegasBahwa mereka (Arab Saudi, Red) telah salah dan meminta maaf karena tidak ada pemberitahuan," kata dia
Dia mengakui bahwa kejadian ini di luar kemampuan lembaganyaKarena, faktanya selama ini BNP2TKI memang tidak memiliki perpanjangan tangan untuk melakukan langkah perlindungan kepada TKI di luar negeriAtase tenaga kerja yang ditempatkan di KBRI negara tempatan TKI hanya wajib melalor ke Menakertrans Muhaimin Iskandar, bukan dirinya"Bagaimana saya bisa bekerja kalau tidak ada staf di luar negeri," kata dia.
Karena itu, kata dia, dalam pertemuan tertutup yang dilakukan di Istana Negara kemarin siang, Presiden menginstruksikan agar disusun solusi untuk meningkatkan perlindunganSalah satunya dengan merevisi Undang Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri
"Karena kuncinya ada di regulasiRencananya akan dibentuk perwakilan BNP2TKI di KBRI yang menjadi negara tempatan," kata dia.
Perlindungan kepada TKI, kata dia, bukan hal yang main-mainKarena mereka adalah penyumbang devisa terbesar di IndonesiaData remitansi Bank Dunia menyebutkan, pada 2010, pengiriman uang dari dan ke Indonesia mencapai USD 7 miliar atau sekitar Rp 63 triliun
Angka ini lebih tinggi dibanding data remitansi BI 2010 sebesar USD 6,73 miliar atau sekitar Rp 61 triliunUntuk 2011, pengiriman uang dari TKI selama kuartal pertama 2011 mencapai USD 1,6 miliar atau sekitar Rp14 triliun
"Rata-rata TKI mengirimkan uang USD 500 miliar atau sekitar Rp 4,5 triliun per bulan ke Indonesia, anda bisa bayangkan pentingnya peran mereka," kata dia.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Saifullah Yusuf menginstruksikan kepada para Kepala Desa di seluruh wilayah Jawa Timur untuk terlibat dalam moratoriumBentuknya, dengan tidak menyetujui perizinan warganya yang akan berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKI selama proses moratorium masih diberlakukan"Ini penting, karena mereka adalah ujung tombak perlindungan," kata dia.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, Jatim sebagai wilayah kantong TKI siap mendukung moratoriumBahkan, dirinya dan jajaran akan aktif menyosialisasikan rencana meningkatkan lapangan pekerjaan agar potensi pengiriman TKI berkurang"Logikanya, kalau lapangan kerja di Jatim diperluas tentu mereka tidak akan jadi buruh migran ke luar negeri," pungkasnya(zul/iro)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Digodok Aturan Kompensasi Pensiun Dini PNS
Redaktur : Tim Redaksi