jpnn.com, JAKARTA - Jumlah uang denda yang dijatuhkan Komdis PSSI kepada para pelanggar aturan sepanjang musim Liga 1 2018 mencapai Rp 9,1 miliar. Anehnya, Komdis PSSI tidak tahu soal penggunaan dana yang dibayarkan oleh klub-klub pelanggar tersebut.
Pengakuan itu sebagaimana diungkap Anggota Komdis PSSI Dwi Iranto. Dia menerangkan, mereka tidak tahu menahu terkait ke mana aliran dana itu. Alias tidak punya wewenang untuk menjawabnya. Alasannya, Komdis PSSI hanyalah salah satu komite di PSSI.
BACA JUGA: Suasana Depan Balai Kota Serasa di Stadion Saat Pesta Juara
’’Saya tidak tahu jumlah nominal dari awal. Denda itu kan dibayar dengan nomor rekening PSSI, Komdis tidak punya nomor rekening,’’ jelas Dwi Iranto.
Dwi mengungkapkan sebagai salah satu komite di bawah naungan PSSI, tugasnya hanyalah melaksanakan kewajiban. Yakni, memberi hukuman kepada siapapun yang melanggar kode disiplin PSSI.
BACA JUGA: Butuh Striker Tajam, PSM Ngebet Ikat Top Scorer Liga 1 2018
’’Kami hanya badan kalau di PSSI. Kami hanya sebagai komitenya PSSI. Sebagai komite yudisialnya, jadi gak ada kami bikin rekening seperti itu,’’ lanjutnya.
Denda yang diberikan oleh komdis memang berasal dari bermacam-macam pelanggaran. Salah satunya yang paling besar memberi ”sumbangan” adalah tingkah laku buruk suporter. Mulai dari pelanggaran menyalakan flare hingga kerusuhan lainnya selama pertandingan berlangsung.
BACA JUGA: Flare Menyala di Stadion Teladan, PSMS Didenda Rp 150 Juta
Tidak semua klub yang didenda memang langsung membayarnya. Klub Liga 1 misalnya, sebagian besar memang dipotong dari dana subdisi Rp 5 miliar yang dibagikan berangsur setiap bulan. Alhasil, klub-klub peserta Liga 1 tidak murni mendapat Rp 5 miliar seperti yang dijanjikan di awal musim.
PSMS Medan misalnya, ketika dihubungi Jawa Pos, Sabtu (15/12) melalui Sekertaris Umum Julius Raja, mengatakan bahwa hanya mendapatkan sekitaran Rp 4 miliar. Dia mengerti dana itu sudah dipotong PT LIB karena beberapa pelanggaran yang dilakukan.
Dwi menambahkan bahwa ke mana perginya dana itu hanya PSSI yang bisa menjawab. Sebab, semua keputusan yang dijatuhkan Komdis PSSI selalu berkoordinasi dengan PSSI. Setelah itu, baru induk sepak bola terbesar di Indonesia menyebarkan surat resmi mengenai sanksi dan denda kepada klub anggotanya. ’’Karena itu semua keputusan kami tanda tangannya PSSI,’’ tuturnya.
Dia mencontohkan, ketika ada pelanggaran, Komdis PSSI bakal melakukan rapat setelah mendapatkan laporan dari pengawas pertandingan. Juga dari beberapa fakta dan bukti yang didapat. ’’Setelah itu kami email-kan kepada PSSI dan operator (PT LIB), mereka yang merilis karena klub anggota PSSI bukan anggota komdis,’’ tegasnya.
Di sisi lain, Manajer Madura United Haruna Soemitro menerangkan, selama ini PSSI tidak pernah menjelaskan ke mana aliran dana denda dari klub tersebut. Untuk apa kegunaannya dan apa hasilnya. ’’Itu memang hak federasi, dipotong dari subsidi, tapi apakah memang seperti itu harusnya?’’ terangnya.
Dia mengusulkan, denda yang dibayarkan ke klub harusnya juga kembali ke klub. Artinya, denda itu digunakan untuk edukasi dan sosialisasi agar ke depannya tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan.
Usulannya adalah aliran dana denda itu nanti dibagi tiga, yalkni 50 persen untuk operasional Komdis PSSI, baik itu rapat hingga investigasi, lalu 50 persen sisanya dibagi menjadi dua, yakni untuk proses development dan sosialisasi.
Development sendiri misalnya bisa untuk edukasi suporter. Tentang kenapa flare dilarang dan apa jenis nyanyian rasis itu. Selama ini, suporter kadang masih belum mengerti yang bagaimana nyanyian bisa dikatakan rasis/provokatif dan berujung denda. ’’Jadi jelas output-nya membayar denda itu,’’ ucapnya. (rid/ham)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Persebaya: Finisnya Strong
Redaktur & Reporter : Soetomo