PENERAPAN pola single operation pada kereta api Jabodetabek dinilai terburu-buru oleh berbagai pihakKetidaksiapan ini membuat pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal
BACA JUGA: Pelaku Gunakan Bom Molotov, 1 Rumah Nyaris Terbakar
Ketidaknyamanan masih dirasakan oleh penumpang dan tidak dapat diatasi hingga kemarinMeskipun ujicoba sudah dilakukan selama tiga kali, baik saat akhir pekan maupun hari kerja
BACA JUGA: Rumah Warga Dirusaki, Warga Pertanyakan Polisi
“Kondisinya (kereta) makin parah, makin sesak dan dan panas,” ungkap Ied Sabila, warga Depok.Perempuan PNS dan berjilbab ini mengaku penuhnya penumpang membuat kondisi kereta ekonomi AC jadi tidak terasa dingin
BACA JUGA: Tawuran Lagi, Tanah Tinggi Mencekam
Akibatnya dia pun memilih untuk turun sementara di stasiun yang bukan tujuan untuk mencari udara segarKetua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Naiggolan menilai, kebijakan ujicoba single operation terkesan terburu-buru dan tidak matangBahkan dia melihat kebijakan ini tidak terkonsep“Baik regulator maupun operator sebenarnya tidak siap,” terangnya
Namun karena alasan ingin kinerjanya dilihat, sehingga melakukan kebijakan yang tidak mengetahui dampak-dampaknya terhadap masyarakatPihaknya pun meminta sebaiknya kebijakan ini distatus quo-kan terlebih dahuluLalu dilakukan pengkajian kembali bersama para stake holder-nya, seperti penumpang dan Pemprov DKI Jakarta
Tigor menilai, Pemprov DKI tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan transportasi kereta apiPadahal transportasi kereta api ini dibuat untuk kebutuhan penumpang di Jakarta dan sekitarnya“Selama ini baik PT KAI maupun PT KCJ memang tidak pernah duduk bersama (Pemprov),” terangnya.
Padahal kalau dilibatkan Pemprov bisa banyak membantu dalam banyak halIdealnya memang ada komunikasi antar PT KAI atau PT KCJ dengan Pemprov DKI JakartaDengan demikian kebijakan bisa lebih maksimal dijalankanTigor menyontohkan, Pemprov dapat melakukan upaya dalam mengintegrasikan kereta api dengan transportasi publik“Mengelola transportasi kereta api untuk menuntaskan kemacetan memang harus diintegrasikan dengan Pemprov,” katanya
Namun selama ini dia melihat ada ego sektoral antara pemerintah pusat dalam hal ini PT KAI dan pemerintah daerahKebutuhan masyarakat pengguna kereta juga harus diketahui betul, sehingga kebijakan yang dibuat tidak malah memberatkan.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin, juga melihat ada masalah ego sektoral antara PT KAI dengan Pemprov DKI JakartaSehingga kebijakan mengatasi masalah perkeretaapian tidak maksimal“Perkiraan saya, ini masalah ego sektoral dan motif otoritas pusat yang terganggu,” terangnya.
Termasuk adanya ada pembagian (share) bisnis yang tergerusPasalnya PT KAI adalah perseroan terbatas yang punya motif bisnis yang kuat“Sehingga kepentingan otoritas dan bisnis lebih utama dibandingkan kemaslahatan umum,” terangnya.
Seandainya PT KAI mau berkordinasi dengan Pemprov DKI, masalah kemacetan dan minimnya transportasi publik di Jakarta bisa dapat teratasi“Padahal Jakarta sangat membutuhkan loop line,” akunyaBahkan sudah masuk dalam rekomendasi 17 langkah mengatasi transportasi yang dikeluarkan wakil presiden.
Untuk itu Selamat melihat perlu adanya turun tangan atau inisiatif kembali dari wakil presiden untuk menyelesaikan masalahMinimal menteri perkonomian mengumpulkan semua pihak dalam mengambil keputusan bersamaSerta melakukan evaluasi secara berkesinambungan“Karena ini masalah ibu kota negara,” pungkasnya(wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Tembakan Gas Air Mata, Tawuran Mereda
Redaktur : Tim Redaksi