jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara BKN (BKN) mempercepat proses penetapan NIP PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama hasil rekrutmen Februari 2019. Badan yang mengelola manajemen kepegawaian ini menargetkan akhir Januari 2021 tuntas.
"Insyaallah semua usulan NIP PPPK yang masuk ke BKN terutama sejak Desember 2020 dituntaskan pekan depan. Ini sekarang lagi dikebut," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang dihubungi, Sabtu (23/1).
Percepatan penetapan NIP PPPK ini sesuai ketentuan dalam PermenPAN-RB Nomor 72 Tahun 2020, di mana pada pasal 20A ayat (3) menyebutkan, penerbitan NIP PPPK diterima pejabat pembina kepegawaian (PPK) paling lambat 25 hari kerja sejak waktu penyampaian.
Dia menegaskan, usulan yang masuk duluan akan diproses lebih dulu. Dari 51.293 PPPK yang lulus baik honorer K2 maupun tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP), separuh lebih memasukkan usulan NIP PPPK pada Desember 2020.
BACA JUGA: Reaksi Titi Purwaningsih Saat Didesak Honorer K2 Soal NIP dan SK PPPK Tak Kunjung Beres
"Kami enggak menunggu semua masuk. Yang sudah masuk sejak Desember langsung diproses dan sudah ada yang diberikan seperti di Kuningan, Luwu, Bone, Pandeglang, Toraja, dan lainnya," ucapnya.
Selanjutnya untuk daerah lainnya, Bima memperkirakan minggu depan tuntas.
BACA JUGA: 9.560 NIP PPPK Sudah Diterbitkan BKN, Silakan Dicek
Untuk diketahui, per 19 Januari 2021 usul penetapan NIP PPPK dari PPKyang masuk ke BKN sebanyak 31.902.
Yang sudah diterbitkan 9.560 dan satu statusnya BTL atau butuh tindak lanjut. Dengan demikian, NIP PPPK yang belum diterbitkan BKN (dari usulan yang masuk) sebanyak 22.341. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad