jpnn.com, SURABAYA - Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah menyebut ada pengurangan pada pos penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebagai dampak pandemi COVID-19.
Hal itu ada pada perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2021 Kota Surabaya yang pemotongannya mencapai Rp 92,225 miliar untuk tujuh organisasi perangkat daerah atau OPD.
Menanggapi hal itu, Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara memastikan tidak ada pemotongan tunjangan dan gaji ASN.
"Jadi bukan pemotongan, tetapi ada rasionalisasi dari sisa belanja pegawai untuk di-refocusing karena adanya sisa realisasi belanja pegawai," kata Febri tertulis, Senin (27/9).
Dia menjelaskan bahwa gaji dan tunjungan ASN di Pemkot Surabaya telah dihitung sebelum APBD disahkan. Ketika ada ASN meninggal dan masuk usia pensiun, maka anggaran yang sudah disiapkan secara otomatis tidak dapat terealisasi 100 persen.
"Uang ASN yang meninggal dikumpulkan untuk di-refocusing pada PAK. Termasuk dari pegawai pemkot yang pensiun karena adanya kekosongan jabatan," ujar dia.
Misalnya, jumlah pegawai pemkot saat awal dihitung ada 1.000 orang. Namun, pada Januari ada 100 yang meninggal atau pensiun, maka secara otomatis dilakukan PAK.
"Artinya, dalam PAK itu anggaran khusus belanja pegawai yang kita hitung selama empat bulan ke depan (September-Desember 2021,red) adalah 900 orang," jelas dia.
Menurut dia, daripada sisa anggaran belanja pegawai diposkan untuk alokasi yang sama, lebih baik digunakan untuk kebutuhan lain. Seperti keperluan mendesak selama pandemi Covid-19.
"Daripada sisa gaji itu dipasang kembali sebagai pos gaji, kan, mending dialokasikan ke kebutuhan yang lain atau di-refocusing," ucap dia.
Febri memastikan selama empat bulan ke depan anggaran itu tetap teralokasi penuh, tidak ada pemotongan tunjangan atau gaji bagi ASN.
"Tidak mengurangi beban atau pagu bulanan belanja pegawai," pungkas Febri. (mcr12/jpnn)
BACA JUGA: Banyak Barang Terlarang di Lapas Surabaya, Mulai dari Sajam Rakitan Hingga Gergaji
Redaktur : Soetomo
Reporter : Arry Saputra