Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman di Jakarta, Jumat (3/8).
"Saya menjamin, karena yang menyidik saya kan. Saya menjamin bahwa saya akan melakukan penegakkan hukum secara jujur, benar, dan adil," tegas Sutarman.
Publik belakangan meragukan kerja polisi dalam menangani kasus ini. Pasalnya, pelaku yang terlibat kasus ini di antaranya adala perwira tinggi Polri. Mereka adalah Gubernur Akpol Semarang dan mantan Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Wakil Kepala Korlantas, Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Bendahara Korlantas Kompol L dan AKBP TR. Sisanya adalah tersangka dari pemenang tender proyek yaitu Budi Santoso dan Sukotjo Bambang.
Masyarakat takut jika Polri yang menangani kasus ini, justru akan dilokasir. Bagaimana jawaban Sutarman soal ini tudingan lokalisir ini?
"Tidak betul itu. Saya juga tidak mau dianggap penyidik Polri ini tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidik itu. Jadi itu yang akan saya tunjukkan, institusi. Untuk oknum yang melakukan tindak pidana harus kita tindak kita proses," ucapnya.
Terkait penanganan kasus, kata Sutarman, saat ini Bareskrim masih menunggu audit terkait dugaan mark up dalam pendanaan proyek senilai Rp 196,87 miliar itu.
Ia mengaku saat ini masih melakukan penyidikan, oleh karena itu, ia tak bisa langsung menyatakan ada indikasi uang mengalir ke kantong para Jenderal di Korlantas Polri.
"Penyidikan jangan berdasarkan "katanya". Tetapi bukti-bukti nanti yang kita ungkap. Kalau memang aliran itu ada, ke mana pun kita akan telusuri dari money laundering. Kalau terbukti kita akan gunakan undang-undang tipikor dan money laundering," tandasnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Harus Hadiri Sidang Praperadilan
Redaktur : Tim Redaksi