jpnn.com, JAKARTA - Maraknya kepala daerah yang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kerepotan. Yang terakhir adalah OTT KPK yang menjaring Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Sabtu (16/9).
Akibat OTT itu, Tjahjo kebanjiran pesan singkat. Banyak pesan yang mendesak mantan sekretaris kenderal PDI Perjuangan itu mundur dari jabatan mendagri, karena dinilai gagal menjalankan tugas.
BACA JUGA: Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri: Hati-Hati Jebakan Lawan
"Ada juga yang mengatakan harus mundur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kasus korupsi kada disebut telah mencoreng nama presiden," ujar Tjahjo di Jakarta, Minggu (17/9).
Dari seluruh pesan yang masuk, Tjahjo mengaku menjawab satu pesan saja. Sebab, pesan itu berupa kritik yang lengkap.
BACA JUGA: Kemdagri Siapkan Punjul Santoso Jadi Plt Wali Kota Batu
"Saya bilang, kalau itu (kepala daerah terjaring OTT KPK, red) dianggap sebagai kesalahan saya, maka saya terima. Tapi urusan tertangkap tangan itu urusan pribadi, enggak ada mendagri menginstruksikan misalnya kamu harus mengambil dana sekian," ucapnya.
Tjahjo pun mengaku siap bertanggung jawab jika dinilai gagal menjalankan tugas dengan maraknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Namun, soal penilaian kinerja sebagai mendagri, Tjahjo menyerahkannya ke Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Sepekan KPK Hattrick Operasi Senyap, Tepuk Tangan!
"Saya serahkan pada Bapak Presiden Joko Widodo, karena yang berhak mencopot saya beliau. Saya kira kalau ini diteruskan, maraknya OTT diarahkan ke saya, maka masyarakat yang digigit nyamuk di rumah masing-masing juga bisa menyalahkan pemda, karena tidak mampu membasmi nyamuk," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eddy Rumpoko Dua Periode Jadi Wali Kota, Sebegini Hartanya
Redaktur & Reporter : Ken Girsang