JAKARTA - Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) kembali dipersoalkan oleh DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husein Alaydrus meminta agar program KJS didata ulang.
Menurutnya, dari total 4,7 juta warga penerima KJS, sebanyak 3,5 juta orang diduga menggunakan KTP palsu. Oknum pemegang KTP palsu itu meliputi warga di luar Jakarta dan warga Jakarta yang sebenarnya mampu secara finansial. Alaydrus pun mengingatkan bahwa anggaran KJS sebesar Rp1,2 triliun bakal jebol apabila Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan pendataan ulang.
"Jokowi bilang KJS tak mau dihilangkan, takut kalah saing dengan SKTM, Gakin dan Jamkesda. Jokowi tetap memilih KJS, saya bilang, 3,5 juta data lagi, data ulang. Saya curiga sebanyak ini menggunakan KTP orang mampu, KTP palsu, KTP Jakarta," ujar Alaydrus di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa pendataan ulang penerima KJS untuk mengantisipasi bobolnya anggaran yang disediakan. Apalagi, sambungnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan membagikan 1,7 juta kartu KJS tahap dua pada pekan ini.
Apabila pendataan ulang tidak dilakukan, Alaydrus mengancam melaporkan program KJS ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau nggak mau data ulang, KPK harus periksa ini. Masa orang kaya pakai KJS," tegas anggota DPRD bidang ekonomi itu. (dil/jpnn)
Menurutnya, dari total 4,7 juta warga penerima KJS, sebanyak 3,5 juta orang diduga menggunakan KTP palsu. Oknum pemegang KTP palsu itu meliputi warga di luar Jakarta dan warga Jakarta yang sebenarnya mampu secara finansial. Alaydrus pun mengingatkan bahwa anggaran KJS sebesar Rp1,2 triliun bakal jebol apabila Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan pendataan ulang.
"Jokowi bilang KJS tak mau dihilangkan, takut kalah saing dengan SKTM, Gakin dan Jamkesda. Jokowi tetap memilih KJS, saya bilang, 3,5 juta data lagi, data ulang. Saya curiga sebanyak ini menggunakan KTP orang mampu, KTP palsu, KTP Jakarta," ujar Alaydrus di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa pendataan ulang penerima KJS untuk mengantisipasi bobolnya anggaran yang disediakan. Apalagi, sambungnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan membagikan 1,7 juta kartu KJS tahap dua pada pekan ini.
Apabila pendataan ulang tidak dilakukan, Alaydrus mengancam melaporkan program KJS ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau nggak mau data ulang, KPK harus periksa ini. Masa orang kaya pakai KJS," tegas anggota DPRD bidang ekonomi itu. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD Tak Heran Jokowi Kewalahan
Redaktur : Tim Redaksi