"Alhamdulillah selama ini semua kader (Gerindra) mematuhinya," kata Prabowo, kepada wartawan, Jumat (7/9), di Tangerang, Banten.
Dia menegaskan, kalau larangan partai itu tidak dipatuhi maka akan ada sanksinya bagi kader. Menurut Prabowo, sanksi itu bisa sampai berujung pada pemecatan.
"Kalau tidak patuh akan ada tindakan partai. Teguran pertama, kedua dan seterusnya, sesuai AD/ART (Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga)," katanya.
Mantan Komandan Jendral (Danjen) Komando Pasukan Khusus itu menambahkan bisa saja anggota partainya di DPP diizinkan ke luar negeri. Itu pun kalau ada kepentingan yang mendesak, dan benar-benar untuk rakyat. Dicontohkan, misalnya kader perempuan Gerindra yang duduk di komisi menangani masalah Tenaga Kerja Indonesia, tidak masalah bila diutus ke Arab Saudi, Yordania, Hongkong.
Apalagi, kata dia, kalau kunjungan kerja itu tidak membenani keuangan negara dan menyengsarakan rakyat. "Kalau dibayarkan pihak sana (pihak negara tujuan), itu tidak masalah. Yang penting, kunjungan itu meringatkan beban buat rakyat. Yang kami larang itu studi banding menggunakan uang rakyat," kata Prabowo. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Larang Anggota Kunker Luar Negeri
Redaktur : Tim Redaksi