JAKARTA - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Bank Century DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan kasus dana talangan Bank Century tidak akan selesai selama rezim pemerintahan saat ini masih berkuasa. Hal yang menjadikan Bamsoet pesimis terhadap penuntasan kasus yang menyedot dana negara Rp 7,6 triliun pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Faktor politik dan kekhawatiran timbulnya goncangan yang mengarah kepada kondisi instabilitas tentu menjadi pertimbangan," ujar Bambang di Jakarta, Minggu (7/7).
Politikus Partai Golkar itu yakin kasus Century akan tuntas pada era pemerintahan yang baru. Saat itu penikmat aliran dana Century juga akan dibekuk. Menurutnya, teka-teki apakah penyelamatan Bank Century dimanfaatkan oleh pihak tertentu juga akan terungkap.
"Sekaligus menjawab apakah benar penyelamatan Bank Century dimanfaatkan oleh partai tertentu dan tim sukses pasangan calon presiden atau cawapres tertentu," ujar Bambang.
Bamsoet menerangkan, pergerakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melambat dalam mengusut kasus Century. Penyebabnya kata dia, karena kasus itu berhubungan dengan penguasa.
"Saya menduga faktor psikologis dan faktor non hukum yang lebih dominan mengingat kasus tersebut berkaitan langsung dengan kekuasaan," ujar anggota Komisi III DPR itu. (gil/jpnn)
"Faktor politik dan kekhawatiran timbulnya goncangan yang mengarah kepada kondisi instabilitas tentu menjadi pertimbangan," ujar Bambang di Jakarta, Minggu (7/7).
Politikus Partai Golkar itu yakin kasus Century akan tuntas pada era pemerintahan yang baru. Saat itu penikmat aliran dana Century juga akan dibekuk. Menurutnya, teka-teki apakah penyelamatan Bank Century dimanfaatkan oleh pihak tertentu juga akan terungkap.
"Sekaligus menjawab apakah benar penyelamatan Bank Century dimanfaatkan oleh partai tertentu dan tim sukses pasangan calon presiden atau cawapres tertentu," ujar Bambang.
Bamsoet menerangkan, pergerakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melambat dalam mengusut kasus Century. Penyebabnya kata dia, karena kasus itu berhubungan dengan penguasa.
"Saya menduga faktor psikologis dan faktor non hukum yang lebih dominan mengingat kasus tersebut berkaitan langsung dengan kekuasaan," ujar anggota Komisi III DPR itu. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Calon Haji ke Tanah Suci Diumumkan 15 Juli
Redaktur : Tim Redaksi