JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dituding ingkar janji. Pasalnya, politisi yang juga pengusaha itu tak kunjung merealisasikan janjinya saat terpilih sebagai Ketua Umum PG dalam Kongres Golkar di Pekanbaru.
Tudingan bahwa Ical -sapaaan Aburizal- telah ingkar janji itu dilontarkan Forum Silahturahmi DPD II Partai Golkar yang baru saja menggelar pertemuan di Hotel Atlet Century, Jakarta, 2-3 Maret lalu. Ketua Umum Forum Silahturahmi DPD 2 PG, Muntasir, menyatakan bahwa janji-janji yang diucapkan Ical sejak menjadi Ketua Umum PG, baru 25 persen saja yang terealisasi.
"Intinya kita sedikit sedih. Banyak hal sebagaimana dijanjiian di Pekanbaru ada beberapa item yang meleset. Kami banyak mendapatkan masukan dari kawan-kawan DPD II PG yang merasa sedih karena janji Pekanbaru tidak direalisasikan," kata Muntasir kepada wartawan di Gedung DPP PG, di Jakarta, Senin (5/3).
Sedianya Muntasir akan menemui pengurus harian PG untuk mengantar hasil rekomendasi Forum Silaturrahmi DPD II Golkar. Namun upayanya gagal karena tak ada pengurus harian yang menemuinya.
Muntasir pun membeber sejumlah kelemahan Ical selama memimpin Golkar. Di antaranya, DPD II kurang mendapat laporan lengkap tentang program dan isu strategis dari DPD I. Selain itu, DPD II juga tidak mendapat kelanjutan pelaksanaan pengkaderan. "Ini hampir merata di seluruh tanah air," sebutnya,
DPD II juga tidak mendapat informasi tentang program Indoensia Bangkit Bersama Partai Golkar dan ARB (Aburizal Bakrie). "Sehingga kami menghadapi pertanyaan dari masyarakat dan kader Golkar," keluhnya.
Yang juga dikeluhkan Muntasir adalah tidak dilibatkannya DPD II dalam penetapan Ical sebagai calon presiden. "Ini merupakan hal yang paling krusial karena PG tidak mempunyai bottom up (dukungan dari bawah ke atas) yang didasari di DPD II. Soal ini perlu rapat DPD II se-Indonesia," cetusnya.
Selain itu DPP Golkar di bawah Ical juga diminta memberi peran lebih luas kepada tokoh-tokoh lokal untuk mengembangkan Golkar di daerah. Sebab, selama ini fungsi koordinasi dan supervisi atas kader Golkar di daerah justru dipegang oleh bukan putra daerah. "Harapan kami, dalam kerangka otonomi daerah itu jangan ada pembonsaian terhadap tokoh-tokoh lokal," ucapnya.
Muntasir juga meminta DPP PG berperan aktif untuk mengantisipasi isu tentang kader Golkar di DPR yang hendak mengundurkan diri. Selain itu, DPP juga harus bereaksi atas rencana sejumlah kader Golkar di daerah yang hendak pindah ke partai baru.
"Kami mohon kepada DPP PG untuk proaktif mengambil langkah-langkah konkrit dan nyata untuk kembali kepada AD/ART dan juklak PG. Lakukan langkah-langkah revitalitasasi dan restruktrurisasi dengan segera mereshuffle pengurus DPP PG yang kurang pro kepada masyarakat, termasuk yang duduk di DPR RI," pintanya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Ingatkan Pemerintah Tak Umbar Stigma Makar
Redaktur : Tim Redaksi