jpnn.com, TANGERANG - Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) bakal mengusung tokoh muda pada Pemilihan Wali Kota (PIlwako) Tangerang, Banten tahun 2018 mendatang. Salah satu tokoh muda PKB yang didorong adalah Ardy Susanto, yang juga Ketua Bidang Hukum dan Perundangan DPP PKB.
Ardy, sapaan akrabnya, mengakui sudah diundang secara resmi sebagai bakal calon Wali kota Tangerang oleh Desk Pilkada Pusat melalui DPC Kota Tangerang guna melakukan uji kelayakan dan kepatutan.
BACA JUGA: Tak Punya Uang, Bupati Omaleng Belum Deklarasi Pilkada 2018
“Uji kelayakan ini dalam rangka memperdalam visi dan misi bakal calon Wali Kota Tangerang periode 2018-2023,” ujar Ardy dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (30/10).
Ardy menceritakan bahwa surat dari DPC PKB ditandatangani oleh Ketua DPC PKB Kemal Fasya Madjid dan Sekretaris Mishbahuddin tertanggal 25 Oktober 2017. Seharusnya, lanjut dia, dirinya menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada 26 Oktober 2017.
BACA JUGA: Panglima TNI Ingatkan Prajuritnya Tetap Netral
"Tetapi karena saya sebagai penyelenggara acara Jambore Kebangsaan di Cibodas sehingga uji kelayakan dan kepatutan dijadwalkan ulang pada hari Sabtu 28 Oktober 2017, tepat hari Sumpah Pemuda," ungkap dia.
Ketua Umum Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) ini, mengaku siap secara lahir dan batin jika ditugaskan oleh partai menjadi calon Wali Kota Tangerang. Apalagi, Ardy mengaku sudah pernah menjadi calon legislatif dari PKB untuk dapil Banten 3 pada Pileg 2014 yang lalu.
BACA JUGA: Banyak Daerah Belum Cairkan Dana Pengawasan Pilkada 2018
"Saat uji kelayakan, ditanya apakah saya siap apabila diusung oleh DPP? Saya jawab sebagai Kader PKB saya harus siap lahir dan batin kapan dan dimana saja untuk ditugaskan oleh Partai," tegas dia.
Langkah selanjut yang dilakukan Ardy adalah melakukan konsolidasi baik di internal parpol maupun di masyarakat serta relewan dan komunitas. Menurut dia, poin pentingnya adalah menarik simpati masyarakat Kota Tangerang untuk memilih dirinya.
"Menarik simpati masyarakat tentunya tidak bisa dilakukan tanpa ada kerja nyata, harus dibuktikan dengan rekam jejak, dan didukung oleh kualitas dan integritas," pungkas dia.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Pilkada 2018 Lebih Besar Dari Tahun Sebelumnya
Redaktur & Reporter : Friederich