jpnn.com, BEIJING - Pejabat pemerintah Tiongkok di Urumqi, ibu kota Wilayah Otonomi Khusus Xinjiang, sedang sibuk berkampanye. Bukan soal politik, melainkan gerakan antihalal.
Tujuan aksi itu adalah mencegah kian maraknya produk halal dalam masyarakat. Sebab, kehadiran produk halal memicu naiknya ekstremisme di sana.
BACA JUGA: Suntikan Ekonomi Rp 2.000 Triliun
Pemerintah setempat menganggap produk halal sebagai gangguan bagi sekularisme yang dianut Negeri Panda.
’’Keyakinan saya adalah Marxisme dan Leninisme. Saya tidak percaya agama. Saya harus melawan halalifikasi,’’ ujar Liu Ming, sekretaris Partai Komunis Tiongkok (PKT) di Urumqi, seperti dikutip The Guardian kemarin, Selasa (10/10).
BACA JUGA: Fan Bingbing
Kalimat Liu itu juga diucapkan seluruh kader PKT di Urumqi pada Senin (8/10). Hari itu, mereka mengucapkan sumpah di hadapan pejabat berwenang soal keyakinan terhadap komunisme.
Dalam kesempatan tersebut, mereka juga bersumpah untuk memerangi halalifikasi. Artinya, mereka harus aktif mengampanyekan produk nonhalal.
BACA JUGA: Bisa Jadi Sandwich Lima Negara
Populasi muslim Xinjiang mencapai 12 juta orang. Jumlah tersebut hampir separo dari total populasi penduduk di sana.
Namun, pemerintah mewajibkan penduduk berbahasa Mandarin terus-menerus. Juga, tidak memanjangkan jenggot, memakai jilbab, atau mengenakan baju muslim.
Selain di Xinjiang, gerakan serupa terjadi di kawasan Tiongkok yang lain. Di Provinsi Gangsu yang penduduk muslimnya cukup dominan pun, berbagai larangan beragama diterapkan. Pada Maret lalu, pemerintah setempat menutup lebih dari 700 toko yang menjual produk halal. (sha/c7/hep)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelajar Indonesia Panen Medali di Tiongkok
Redaktur & Reporter : Adil