JAKARTA - Anggota Komisi Hukum DPR dari Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKD), Indra, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memverifikasi pernyataan mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, terkait aliran uang USD 200 ribu dari perusahaan milik M Nazaruddin itu ke Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Dengan adanya verifikasi, maka benar atau tidaknya tudingan ke Ibas itu bisa terkonfirmasi.
"KPK harus memverifikasi dan melakukan penelusuran, apakah benar yang disampaikan Yulianis. Sehingga jelas, kita di publik juga tidak menerka-nerka," ujar Indra di DPR, Jakarta, Kamis (21/3).
Indra berpendapat, Ibas sebagai warga negara memang berhak untuk melapor ke polisi. Namun demikian, kata Indra, putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono itu harusnya memastikan terlebih dahulu omongan Yulianis. "Apakah ini fitnah, apa ini fakta. Jangan sampai ini blunder," terangnya.
Masih menurut Indra, KPK harus mengkonfrontir Ibas dengan Yulianis. Dengan begitu, komisi antirasuah itu profesional dan tidak mengistimewakan Ibas
Sebelumnya diberitakan, nama Ibas tertera dalam dokumen yang diduga milik bekas Direktur Keuangan PT Anugerah, Yulianis. Ibas tercatat empat kali menerima uang yakni pada 29 April 2010 sebesar USD 200 ribu dolar AS atau setara Rp 1.806.000.000 (kurs Rp 9.030). Uang tersebut diterima Ibas dalam dua tahap. Asing-masing tahap sebesar Rp 903.000.000.
Kemudian, Ibas kembali menerima uang pada tanggal 30 April 2010. Seperti halnya pada tahap pertama, saat itu, menantu Menko Perekonomian Hatta Rajasa itu menerima uang sebanyak dua kali pula dengan total Rp 1.806.000.000. Dalam dokumen itu, Ibas disebut telah mendapat total uang senilai Rp 3.612.000.000.
Namun Yulianis menyatakan bahwa hanya ada sekali aliran uang ke Ibas, yakni USD 200 ribu. Menurutnya, uang itu terkait dengan penyelenggaraan Kongres Partai Dmeokrat di Bandung, 2010 silam. (gil/jpnn)
"KPK harus memverifikasi dan melakukan penelusuran, apakah benar yang disampaikan Yulianis. Sehingga jelas, kita di publik juga tidak menerka-nerka," ujar Indra di DPR, Jakarta, Kamis (21/3).
Indra berpendapat, Ibas sebagai warga negara memang berhak untuk melapor ke polisi. Namun demikian, kata Indra, putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono itu harusnya memastikan terlebih dahulu omongan Yulianis. "Apakah ini fitnah, apa ini fakta. Jangan sampai ini blunder," terangnya.
Masih menurut Indra, KPK harus mengkonfrontir Ibas dengan Yulianis. Dengan begitu, komisi antirasuah itu profesional dan tidak mengistimewakan Ibas
Sebelumnya diberitakan, nama Ibas tertera dalam dokumen yang diduga milik bekas Direktur Keuangan PT Anugerah, Yulianis. Ibas tercatat empat kali menerima uang yakni pada 29 April 2010 sebesar USD 200 ribu dolar AS atau setara Rp 1.806.000.000 (kurs Rp 9.030). Uang tersebut diterima Ibas dalam dua tahap. Asing-masing tahap sebesar Rp 903.000.000.
Kemudian, Ibas kembali menerima uang pada tanggal 30 April 2010. Seperti halnya pada tahap pertama, saat itu, menantu Menko Perekonomian Hatta Rajasa itu menerima uang sebanyak dua kali pula dengan total Rp 1.806.000.000. Dalam dokumen itu, Ibas disebut telah mendapat total uang senilai Rp 3.612.000.000.
Namun Yulianis menyatakan bahwa hanya ada sekali aliran uang ke Ibas, yakni USD 200 ribu. Menurutnya, uang itu terkait dengan penyelenggaraan Kongres Partai Dmeokrat di Bandung, 2010 silam. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rektor UNJ Mengaku Tak Tahu Pemenang Tender
Redaktur : Tim Redaksi