jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar bertindak cepat mendengar salah satu kadernya kena OTT KPK. Kader yang dimaksud adalah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.
Selain meminta Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Imran, mencari informasi sekaligus melaporkan mengenai kejadian tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham langsung meminta Koordinator bidang Hukum dan HAM Rudi Alfonso untuk melakukan pendampingan.
BACA JUGA: OTT KPK: Istrinya Dahulu, Setelah Itu Baru Gubernur Bengkulu
"Maka sesuai dengan protap DPP Partai Golkar menugaskan kepada Ketua Bidang Hukum dan HAM mengawal, melakukan pendampingan," ujarnya di Kantor DPP Partai Golkar, Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta, Selasa (20/6).
Adapun pendampingan itu dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil. "Supaya proses berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dan demi keadilan," tegas Idrus.
BACA JUGA: OTT KPK: Gubernur Bengkulu dan Istri Ditangkap Bersama Kontraktor
Pada saat yang sama, kata Idrus, Partai Golkar menghormati proses hukum yang ada. Akan tetapi prinsip asas praduga tak bersalah, tetap dikedepankan. "Biar lah KPK melakukan proses hukum ini. Saat yang sama, Golkar lakukan komunikasi-komunikasi lebih jauh," pungkasnya. (dna/jpg)
BACA JUGA: OTT KPK: Istri Gubernur Bengkulu Digelandang ke Bandara
BACA ARTIKEL LAINNYA... OTT KPK, Istri Gubernur Bengkulu Dibawa ke Jakarta
Redaktur : Tim Redaksi