JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Suryo Bambang Sulisto mengatakan pihaknya sudah menyosialisasikan program reformasi, depolitisasi dan profesionalisme guna terciptanya iklim organisasi yang profesional.
“Reformasi, depolitisasi dan profesionalisasi KADIN sangat penting mengingat KADIN adalah mitra pemerintah dalam menghadapi tantangan dunia usaha yang sangat besar saat ini. Karena itu, guna mendorong perekonomian secara optimal, tiga program tersebut di atas menjadi penting," kata Suryo Bambang Sulisto, di Jakarta, Senin (28/1).
Langkah ini dilakukan untuk meluruskan adanya upaya-upaya yang dinilai oleh Dewan Pengurus KADIN Indonesia tidak sesuai dengan visi dan misi KADIN hingga memunculkan reaksi negatif dari sejumlah pemangku kepentingan KADIN di sejumlah daerah.
"KADIN Indonesia menilai, riak-riak kecil tersebut hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang menyeluruh terhadap upaya KADIN Indonesia melakukan reformasi dan depolitisasi agar tercipta iklim organisasi yang profesional," ujarnya.
Hal yang sama juga diungkap Ketua KADIN Daerah Jawa Barat, Agung Suryamal Sutisno. Menurut dia, riak-riak kecil yang terjadi umumnya karena minimnya pemahaman tentang tiga program itu.
"Sebagian KADINDA dan beberapa asosiasi di bawah KADIN memang yang sulit menerima langkah reformasi dan depolitisasi KADIN, sehingga mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan lain, khususnya politik, yang tidak sejalan dengan misi reformasi KADIN,” kata Agung Suryamal Sutisno.
Dikatakannya, guna penguatan tiga program itu, KADIN telah melakukan perubahan struktur kepengurusan dari semula berjumlah 21 jabatan menjadi 36 jabatan. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan kinerja organisasi.
"Kadin melakukan itu semua juga untuk merangkul lebih banyak lagi pengusaha nasional serta penyeimbangan beban kerja organisasi, KADIN meyakini perubahan struktur tersebut dapat mendorong aktivasi program-program yang belum berjalan optimal sebelumnya," imbuh Agung. (fas/jpnn)
“Reformasi, depolitisasi dan profesionalisasi KADIN sangat penting mengingat KADIN adalah mitra pemerintah dalam menghadapi tantangan dunia usaha yang sangat besar saat ini. Karena itu, guna mendorong perekonomian secara optimal, tiga program tersebut di atas menjadi penting," kata Suryo Bambang Sulisto, di Jakarta, Senin (28/1).
Langkah ini dilakukan untuk meluruskan adanya upaya-upaya yang dinilai oleh Dewan Pengurus KADIN Indonesia tidak sesuai dengan visi dan misi KADIN hingga memunculkan reaksi negatif dari sejumlah pemangku kepentingan KADIN di sejumlah daerah.
"KADIN Indonesia menilai, riak-riak kecil tersebut hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang menyeluruh terhadap upaya KADIN Indonesia melakukan reformasi dan depolitisasi agar tercipta iklim organisasi yang profesional," ujarnya.
Hal yang sama juga diungkap Ketua KADIN Daerah Jawa Barat, Agung Suryamal Sutisno. Menurut dia, riak-riak kecil yang terjadi umumnya karena minimnya pemahaman tentang tiga program itu.
"Sebagian KADINDA dan beberapa asosiasi di bawah KADIN memang yang sulit menerima langkah reformasi dan depolitisasi KADIN, sehingga mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan lain, khususnya politik, yang tidak sejalan dengan misi reformasi KADIN,” kata Agung Suryamal Sutisno.
Dikatakannya, guna penguatan tiga program itu, KADIN telah melakukan perubahan struktur kepengurusan dari semula berjumlah 21 jabatan menjadi 36 jabatan. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan kinerja organisasi.
"Kadin melakukan itu semua juga untuk merangkul lebih banyak lagi pengusaha nasional serta penyeimbangan beban kerja organisasi, KADIN meyakini perubahan struktur tersebut dapat mendorong aktivasi program-program yang belum berjalan optimal sebelumnya," imbuh Agung. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 3 Hal Yang Buat Mahfud MD Tak PD Jadi Capres
Redaktur : Tim Redaksi