jpnn.com, JAKARTA - Upaya reformasi organisasi di Kamar Dagang Industri Jawa Barat (Kadin Jabar) kian mengerucut sebagai bentuk tuntutan dari bawah.
Sebanyak 16 pengurus Kadin Kota/Kabupaten se-Jawa Barat melaksanakan rapat koordinasi internal yang hasilnya mendorong segera melaksanakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa di Kadin Jawa Barat pada tanggal 21 Agustus 2024.
BACA JUGA: Kadin Jakarta Siap Mendukung Program Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Rapat koodinasi internal itu berlangsung di lantai 24 Menara Kadin Jakarta, Jumat (2/8) lalu.
“Hal ini dilakukan karena masa kepemimpinan Kadin Provinsi Jawa Barat telah berakhir pada 7 Februari 2024 dan terdapat sejumlah masalah di Kadin Kabupaten dan Kota di Jawa Barat lantaran absennya atensi dari pengurus Kadin Provinsi,” ujar Ketua Kadin Karawang Fadludin Damanhuri dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (4/8).
BACA JUGA: Diana Dewi Dapat Dukungan untuk Maju Kembali Sebagai Ketua Kadin DKI
Merespons situasi politik Pilkada yang juga kian meruncing di Jawa Barat, Kadin Kabupaten Karawang menegaskan permohonan pelaksanaan Musprov atau Musprovlub ini tidak ada kaitannya dengan politik.
"Kami tidak masuk ke ranah politik karena bukan domain kami. Ini murni untuk penguatan organisasi, bahkan Kadin Indonesia sudah mengeluarkan surat segera melaksanakan Musprov, tetapi itu tidak diindahkan oleh Kadin Jawa Barat," ujar Fadludin Damanhuri.
BACA JUGA: Lawatan ke BPOM dan Kadin, Bea Cukai Jalin Sinergi Terkait Pengawasan dan Pelayanan
Fadludin Damanhuri berharap Musyawarah Provinsi Luar Biasa Kadin Jabar akan mampu menciptakan iklim usaha yang nyaman, juga memberikan kepastian kepada pengusaha terutama dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi ke depan.
"Jika tidak segera merapatkan barisan, perekonomian kita akan lebih terpuruk. Siapapun yang nanti memimpin harapan kami memiliki network yang baik dan mampu membaca situasi dan cepat mengambil keputusan untuk perekonomian Jabar yang lebih baik" pungkas Fadludin Damanhuri.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari