Dana IMO ini akan digunakan untuk perbaikan jalur, sinyal, jembatan dan prasarana infrastruktur perkeretaapian lainnya. Jumlahnya tahun ini mencapai Rp 1,7 triliun, meningkat dibanding di 2012 sebesar Rp 1,5 triliun.
"Sampai saat ini, kami hanya membiayai sendiri untuk IMO tersebut. Padahal, sinyal rel hingga stasiun itu semua urusan kami. Tapi ini sudah usang semua," tutur Jonan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/3).
Jonan katakan, kalau DPR menginginkan masalah operasional dan sarana kereta api dipisah atau dipindahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pihaknya akan sangat berterima kasih.
Masalahnya, Direktorat Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan hanya memiliki personil sekitar 500 orang. Dan jumlah tersebut tidak akan cukup bila harus mengurusi operasional dan sarana perkeretaapian.
"Tapi bila operasional dan sarana diserahkan ke kami, maka dana IMO tersebut harus juga diserahkan ke kami. Sampai saat ini kami belum menerima," sesalnya.
Menanggapi permintaan tersebut, Komisi XI DPR akan membahasnya dalam rapat internal."IMO terhadap tarif, kita akan pelajari dulu itu semua, nanti akan kita adakan agenda informal untuk membahas itu," tutur Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Timo Pangerang di tempat yang sama. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Dorong Tertibkan Penumpang KAI Bandel
Redaktur : Tim Redaksi