JAKARTA - Gatot Pujo Nugroho tak perlu minder untuk maju sebagai cagub di pilgub Sumut 2013 mendatang. Meski jumlah hartanya kalah jauh dibanding sejumlah kandidat lain, seperti Rahmat Shah dan Gus Irawan, Gatot tidak akan kesulitan menggalang dana.
Bahkan, tanpa melakukan penggalangan, Gatot akan banyak mendapat tawaran donatur dari kalangan pengusaha.
Hal ini disampaikan Syarief Hidayat, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dia mengatakan, berdasarkan hasil penelitiannya, calon incumbent memang paling diminati para pengusaha untuk menggelontorkan dana bantuannya.
"Pengusaha selalu berpihak kepada calon incumbent, karena incumbent selalu punya kans besar untuk menang," ujar Syarief, yang konsen meneliti masalah relasi penguasa-pengusaha itu, kepada JPNN, kemarin (31/1).
Pengusaha yang bakal memasok dana ke Gatot, bisa pengusaha yang baru mencoba "masuk" ke politisi PKS itu, atau bisa pengusaha lama yang selama ini sudah menjalin relasi dengan Gatot selama menjadi wagub dan menjadi Plt gubsu.
"Selama dia berkuasa, pasti sudah menjalin kerjasama dengan sejumlah pengusaha. Relasi sudah terbangun. Mereka yang akan memback up dana," imbuhnya.
Meski demikian, lanjutnya, para pengusaha penyokong dana Gatot juga pasti siap menebar dana ke kandidat lain, yang dinilai juga punya kans untuk menang. "Diam-diam, mereka juga akan memberikan bantuan ke lawan-lawan incumbent. Kalau incumbent ternyata kalah, mereka nantinya tetap untung (dengan minta proyek-proyek, red)," lanjut Syarief.
Bagaimana pola pemberian bantuan dana pengusaha ke para kandidat? Lagi-lagi, Syarief menyebut, berdasarkan penelitiannya, bantuan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, bantuan dana akan diberikan dalam jumlah yang tidak seberapa kepada para kandidat. "Tahap pertama ini akan diberikan di saat belum terlihat siapa kandidat yang kuat," ulasnya.
Tahap kedua, begitu putaran pertama dimulai. Misalnya dari enam kandidat ada dua hingga tiga kandidat yang kuat, maka para pengusaha akan menebar uang kepada kandidat-kandidat yang kuat itu.
"Di sini pengusaha sudah mulai jor-joran, meski belum begitu besar. istilah saya, tahap lempar umpan," sebutnya.
Jika ada putaran kedua, inilah tahap ketiga jor-joran uang. Karena tinggal dua pasangan yang bertarung di putaran kedua ini, maka pengusaha-pengusaha berani menggelontorkan dana ke pasangan peraih suara terbanyak di putaran pertama, karena punya kans besar menang lagi di putaran kedua. "Pengusaha mulai menguras dananya untuk diberikan ke kandidat terkuat. Tapi peraih suara kedua yang masuk putaran kedua juga akan digelontori dana, kayak main judi," ujar Syarief.
Berdasarkan hasil penelitiannya, Syarief menjelaskan, memang ada dua pola keterlibatan pengusaha di setiap ajang pemilukada. Pola pertama, dia menjadi pemain langsung, dalam artian ikut menjadi calon.
Pengusaha yang menjadi cagub, kata Syarief, biasanya pengusaha besar, yang kiprahnya selama ini di level nasional. "Jarang pengusaha lokal karena modalnya pas-pasan," imbuhnya.
Dengan memiliki modal besar dari kantong sendiri, calon dari pengusaha ini dengan gampang bisa membeli tiket perahu partai pengusung, sekaligus siap dana untuk proses kampanye. Saingan terberat Gatot adalah jika ada pengusaha besar yang ikut maju. "Karena yang bisa menyaingi incumbent hanya pengusaha," kata Syarief memberikan argumentasi.
Modus kedua keterlibatan pengusaha di pemilukada adalah menjadi donatur dana bagi para kandidat. Bentuk donasi bisa langsung berupa uang cash, atau tidak langsung berupa barang.
Misalnya, pengusaha membelikan semen, batu, pasir, dan sebagainya, untuk membangun sebuah ruas jalan. Selanjutnya, oleh kandidat, disebarkan kabar bahwa jalan itu dibangun dari kantongnya.
Syarief menceritakan salah satu hasil penelitiannya. Ada sebuah ruas jalan yang dibangun menjelang pemilukada. Batu untuk jalan dibelikan seorang pengusaha, pasir dan semennya dibelikan oleh pengusaha lainnya, dan pengaspalan dibeli oleh tim sukses si kandidat. Pengaspalan sebagai tahap akhir pembuatan jalan sengaja dilakukan tim sukses untuk memamerkan ke warga bahwa si kandidat lah yang membangun jalan.
"Pengusaha yang memberikan dana cash nantinya kalau kandidat itu sudah berkuasa, akan meminta proyek-poyek besar. Sedang pengusaha yang pernah membantu pembangunan jalan, ya nantinya minta proyek pembangunan jalan," kata Syarief.
Seperti diberitakan sebelumnya, dari sejumlah kandidat Gubernur Sumut yang namanya sudah beredar, harta Rahmat Shah paling melimpah. Pundi-pundi harta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu totalnya mencapai Rp139,7 miliar, plus USD 950.783.
Data jumlah harta Rahmat itu diperoleh Sumut Pos dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang sudah dise rahkan dan diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)n Data tersebut dilaporkan pada 13 Nopember 2009.
Di bawah Rahmat adalah Gus Irawan. Dirut Bank Sumut yang disebut-sebut punya kans kuat diusung Partai Golkar itu punya harta dengan total Rp13,4 miliar dan USD 6.004.
Rangking tiga Tengku Milwan. Mantan Bupati Labuhan Batu Utara ini punya harta Rp13,9 miliar, berdasar laporan LHKPN 13 Nopember 2009. Pada LHKPN 28 Maret 2005, hartanya Rp3,6 miliar.
Di peringkat keempat urusan harta karun ini, ditempati Chairuman Harahap. Hanya saja, data LHKPN Chairuman yang didapat koran ini di Bagian Humas KPK ini, belum ada diperbarui. Datanya masih laporan 13 Maret 2003. Dari total harta kekayaannya sebanyak Rp6,9 miliar, sebagian besar merupakan harta warisan yang mencapai Rp4,425 miliar.
Berikutnya, urutan kelima, anggota DPD, Darmayanti Lubis, hartanya Rp2,8 miliar ditambah USD 15.100. Sementara T Erry Nuradi, Bupati Serdang Bedagai, menyusul di urutan keenam, dengan total hartanya Rp2,78 miliar. Peringkat ketujuh ditempati Bupati Nisel Idealisman Dachi, dengan harta Rp750 juta.
Gatot Pujo Nugroho hanya punya harta Rp494,8 juta. Hanya saja, ini harta sebelum dia menjadi Wagub Sumut dan selanjutnya menjadi Plt Gubernur Sumut. Pasalnya, data ini laporan LHKPN yang diserahkan ke KPK 30 Januari 2008. Dia menempati urutan kedelapan. Mantan Kapolda Sumut Irjen Pol Oegroseno LHKPN-nya belum selesai diverifikasi KPK. Sedang AY Nasution belum melaporkan jumlah hartanya ke KPK. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Karwo Mengaku Siap Gantikan Anas
Redaktur : Tim Redaksi