jpnn.com - JAKARTA--Rencana pemerintah untuk merasionalisasi PNS jabatan fungsional umum (JFU) ikut dikomentari tenaga honorer kategori dua (K2).
Menurut mereka, rencana pemerintah tersebut tidak masuk akal.
BACA JUGA: Branding Visit ASEAN@50 Kembali Diperkenalkan di Booth Thailand
"Pemerintah ini aneh bin ajaib, bikin rencana tanpa melihat kondisi riil di lapangan," ujar Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Minggu (13/3).
Dia mencontohkan tenaga administrasi di Kabupaten Banjarnegara yang berstatus PNS dengan honorer, perbandingannya 1 : 3. Bahkan hampir rata-rata di SMP Negeri hanya memiliki satu tenaga TU PNS, selebihnya diisi honorer K2.
BACA JUGA: Wow, Wonderful Indonesia Sabet The Best Exhibitor di ITB Berlin
"Apa tidak aneh ini pemerintah. Kok bisa merasionalisasi PNS yang jumlahnya sudah kurang. Kalau berlebih, honorer pasti tidak ada. Inikan tidak, malah honorer K2 lebih banyak karena PNS-nya kurang," ucapnya.
Dia pun mengimbau pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang meresahkan masyarakat. Masalah honorer K2 belum selesai, sudah bikin kebijakan lain. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi: Bangsa Indonesia Kehilangan JS Badudu
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wonderful Indonesia Tebar Pesona di Seatrade Cruise Global 2016
Redaktur : Tim Redaksi