Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, Robert Nusanto mengatakan, di tahun 2012, pihaknya sudah menganggarkan dana untuk perencanaan awal atau penjajakan kemungkinan pembangunan PLTN. Menurutnya, nuklir adalah salah satu jenis energi strategis yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Jadi, kita akan ada rapat-rapat dengan pemerintah pusat untuk menentukan tapaknya," kata Nusanto saat pertemuan dengan Komisi C DPRD Kalbar, pekan kemarin. Yuslinda, salah seorang pejabat Bappeda yang membidangi masalah ini menyebutkan, di tahun 2012 ini, pihaknya masih dalam tahap koordinasi pembangunan PLTN, belum pada tataran realisasi.
Karena itu, dana yang dialokasikan dalam APBD 2012 juga tidak terlalu besar yakni hanya Rp100 juta. Dana itu antara lain akan digunakan untuk koordinasi dengan pihak yang membidangi pengembangan tenaga nuklir di tingkat pusat serta survei calon tapak. "Kita sudah koordinasi dan sinyalnya bagus. Kita persiapan dulu, jadi (realisasi PLTN) belum sama sekali. Masih prematur bicara masalah pembangunan," jelasnya.
Menurut Yuslinda, program ini sebagai wujud dari share moral pihaknya menyikapi kondisi kelistrikan di Kalbar. Provinsi ini dinilai sangat memerlukan sumber energi alternatif yang cukup besar untuk mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam Kalbar tidak terkelola secara optimal antara lain karena keterbatasan energi listrik.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalbar mengatakan, di tahun 2012, pihaknya juga menyusun RUKD (Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah). RUKD antara lain berisi kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi yang dapat dimanfaatkan dan sebagainya.
Agus mengakui, saat ini rasio elektrifikasi di Kalbar masih relatif rendah. Begitu pula dengan rasio desa berlistrik. Rasio elektrifikasi Kalbar tercatat mencapai 59,70 persen. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah kepala keluarga yang sudah mendapatkan listrik dengan jumlah kepala keluarga secara keseluruhan.
Adapun rasio desa berlistrik Kalbar mencapai 59 persen. Rasio desa berlistrik adalah perbandingan jumlah desa yang sudah berlistrik dengan jumlah seluruh desa di Kalbar. "Di tingkat nasional, rasio desa berlistrik lebih kurang 70 persen. Jadi kita masih di bawah," ungkapnya.
Menurut Agus, dalam upaya meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik, setiap tahun pihaknya melakukan identifikasi terhadap desa-desa terisolir yang belum teraliri listrik. Di tahun 2012, ada empat kabupaten yang akan mendapat prioritas untuk alokasi PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) terpusat, di antaranya Ketapang.
Setiap tahun, pemerintah juga memprogramkan bantuan PLTS terpusat atau tersebar, PLTMH (pembangkit listrik tenaga mikrohidro) dan pembangkit tenaga angin. Program akan disesuaikan dengan potensi energi di masing-masing desa. "Tahun ini, Kapuas Hulu dapat bantuan PLTMH," katanya. (ron)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tujuh Oknum Polisi Pesta Miras
Redaktur : Tim Redaksi