PONTIANAK - Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat Alexius Akim mengakui, saat ini Kalimantan Barat masih kekurangan sekitar 8.000 tenaga kerja guru. ”Ini persoalan klasik. Tak hanya di Kalbar, di daerah lainnya juga demikian,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kalbar, Alexius Akim beberapa waktu lalu usai mengikuti rapat koordinasi antar SKPD SMK di Pontianak,
Dia mengungkapkan, sejak dulu hingga sekarang, jumlah guru di Kalbar memang belum memadai. Jika melihat dari kategori guru kelas, jumlah kekurangan guru di Kalbar tergolong banyak, mencapai 8.000 orang, mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA sederajat.
“Untuk tingkat SD saja, kekurangannya sampai lima ribuan orang. Belum lagi jika memperhitungkan adanya pensiun massal guru pada 2011-2012 yang mencapai seribu orang,” ungkap dia.
Menurut dia, diantara semua daerah, wilayah perbatasan adalah tempat yang paling sedikit memiliki tenaga guru. Kekurangan guru terbesar di tingkat sekolah daerah perbatasan. Upaya yang dilakukan nantinya, bila tahun ini ada penerimaan baru maka akan banyak ditempatkan di daerah tersebut. Tujuannya agar IPM dan tingkat pendidikan di Kalbar merata.
“Kita tidak ingin terus menanggung dosa. Setiap IPM turun selalu Dinas Pendidikan menjadi sorotan, padahal IPM tak hanya bergantung pada pendidikan, namun banyak faktor yang tentunya banyak SKPD lain yang mempengaruhi dan bertanggung jawab,” ungkap Alexius Akim.
Akim mengatakan untuk mengatasi persoalan klasik ini, dia meminta agar persoalan ini bisa ditutupi dengan penerimaan tenaga pengajar baru. Akan tetapi, untuk pengangkatakan tenaga pengajar (PNS) masih terkendala dengan moratorium kementerian yang hingga saat ini belum dicabut.
“Kita menunggu penerimaan baru, kalau tahun ini ada, mungkin kekurangan itu akan sedikit tertutupi walaupun tidak 100 persen. Kita juga akan berkoordinasi dengan BKD Provinsi Kalbar agar kedepannya kuota pengangkatan guru di Kalbar bisa lebih banyak,” ungkap dia.
Ditanya soal penerimaan pegawai untuk tenaga guru, Akim mengatakan penerimaan pegawai tetap mengacu pada kementerian di pusat. “Kita ikut pusat, kalau dari pusat suruh buka dan kita dapat kuota, tentu kita akan buka pendaftaran,” ungkapnya.
Sedangkan, di mata akademisi seperti Dekan FKIP Untan Aswandi, kekurangan guru yang terjadi saat ini sebenarnya dapat diatasi dengan memanfaatkan lulusan sarjana pendidikan yang ada dari beberapa perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Salah satu caranya menurutnya adalah melalui kebijakan kepala daerah dengan mengangkat guru honorer untuk mengisi kekosongan guru di daerah.
“Kepala daerah harus berani mengalokasikan APBD untuk guru. Ketimbang terus kekurangan guru dan siswa yang menjadi korban. Sudah pasti bila guru tidak ada maka siswa yang akan menjadi korbannya,” tutur Aswandi.
Dirinya yakin, sarjana pendidikan yang ada akan bersedia bila ada kesepakatan dengan daerah untuk ditempatkan di sekolah yang memang membutuhkan tenaga pengajar. ”Kalbar ini banyak lulusan sarjana pendidikan. Saya rasa tak sulit untuk menemukan tenaga pengajar dari kalangan sarjana pendidikan,” ungkap dia. (bdi)
Dia mengungkapkan, sejak dulu hingga sekarang, jumlah guru di Kalbar memang belum memadai. Jika melihat dari kategori guru kelas, jumlah kekurangan guru di Kalbar tergolong banyak, mencapai 8.000 orang, mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA sederajat.
“Untuk tingkat SD saja, kekurangannya sampai lima ribuan orang. Belum lagi jika memperhitungkan adanya pensiun massal guru pada 2011-2012 yang mencapai seribu orang,” ungkap dia.
Menurut dia, diantara semua daerah, wilayah perbatasan adalah tempat yang paling sedikit memiliki tenaga guru. Kekurangan guru terbesar di tingkat sekolah daerah perbatasan. Upaya yang dilakukan nantinya, bila tahun ini ada penerimaan baru maka akan banyak ditempatkan di daerah tersebut. Tujuannya agar IPM dan tingkat pendidikan di Kalbar merata.
“Kita tidak ingin terus menanggung dosa. Setiap IPM turun selalu Dinas Pendidikan menjadi sorotan, padahal IPM tak hanya bergantung pada pendidikan, namun banyak faktor yang tentunya banyak SKPD lain yang mempengaruhi dan bertanggung jawab,” ungkap Alexius Akim.
Akim mengatakan untuk mengatasi persoalan klasik ini, dia meminta agar persoalan ini bisa ditutupi dengan penerimaan tenaga pengajar baru. Akan tetapi, untuk pengangkatakan tenaga pengajar (PNS) masih terkendala dengan moratorium kementerian yang hingga saat ini belum dicabut.
“Kita menunggu penerimaan baru, kalau tahun ini ada, mungkin kekurangan itu akan sedikit tertutupi walaupun tidak 100 persen. Kita juga akan berkoordinasi dengan BKD Provinsi Kalbar agar kedepannya kuota pengangkatan guru di Kalbar bisa lebih banyak,” ungkap dia.
Ditanya soal penerimaan pegawai untuk tenaga guru, Akim mengatakan penerimaan pegawai tetap mengacu pada kementerian di pusat. “Kita ikut pusat, kalau dari pusat suruh buka dan kita dapat kuota, tentu kita akan buka pendaftaran,” ungkapnya.
Sedangkan, di mata akademisi seperti Dekan FKIP Untan Aswandi, kekurangan guru yang terjadi saat ini sebenarnya dapat diatasi dengan memanfaatkan lulusan sarjana pendidikan yang ada dari beberapa perguruan tinggi di Kalimantan Barat. Salah satu caranya menurutnya adalah melalui kebijakan kepala daerah dengan mengangkat guru honorer untuk mengisi kekosongan guru di daerah.
“Kepala daerah harus berani mengalokasikan APBD untuk guru. Ketimbang terus kekurangan guru dan siswa yang menjadi korban. Sudah pasti bila guru tidak ada maka siswa yang akan menjadi korbannya,” tutur Aswandi.
Dirinya yakin, sarjana pendidikan yang ada akan bersedia bila ada kesepakatan dengan daerah untuk ditempatkan di sekolah yang memang membutuhkan tenaga pengajar. ”Kalbar ini banyak lulusan sarjana pendidikan. Saya rasa tak sulit untuk menemukan tenaga pengajar dari kalangan sarjana pendidikan,” ungkap dia. (bdi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 22 Anak Terancam Gagal UN
Redaktur : Tim Redaksi