“Saat Rapat Kerja Nasional beberapa waktu lalu di Jakarta, kita sudah minta adanya kuota khusus. Hal ini demi mengantisipasi perdagangan gelap,” katanya saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD Kalbar. Kuota gula Kalbar per bulan yang diusulkan mencapai sekitar lima ribu ton.
Namun, usul ini masih menjadi bahan pemikiran Kementerian Perdagangan, terutama mengenai aspek teknis dari kuota khusus tersebut. “Mereka sedang bahas itu dan belum ada keputusan sampai sekarang,” ujarnya. Soezarsono juga mengatakan, tataniaga gula sudah diatur secara khusus oleh pemerintah pusat.
Dalam tataniaga gula tersebut, hanya ada lima importir gula yang dibolehkan untuk memasukkan gula dari luar negeri ke Indonesia. Hal ini dipandang sebagai salah satu kendala bagi Kalbar untuk mendapatkan perlakuan khusus, terkait gula Malaysia. Padahal, jika gula asal Malaysia dapat diimpor resmi, itu akan sangat positif bagi Kalbar. Sebab, harganya lebih murah dan Kalbar juga dapat terhindar dari perdagangan gelap
.
“Tetapi agak susah. Nampaknya lima importir gula itu sangat menguasai,” sebutnya. Menurut Soezarsono, ada indikasi kuat bahwa perdagangan gula asal Malaysia selama ini memanfaatkan kerjasama Sosek-Malindo yang membolehkan warga perbatasan Kalbar untuk berbelanja berbagai kebutuhan senilai 600 ringgit per bulan di Malaysia.
Masalah gula asal Malaysia ini memang menjadi sorotan dari kalangan DPRD. Anggota Komisi B, Suprianto menilai perlu adanya sebuah peraturan khusus dari Menteri Perdagangan terkait gula dari Malaysia. Ia berpendapat, gula Malaysia sebaiknya dibebaskan atau dilegalkan tetapi disertai dengan kewajiban pembayaran pajak atau cukai.
“Ketimbang orang nyolong, tetapi PAD (pendapatan asli daerah) tidak ada. Saya usulkan supaya gula yang masuk dari Sarawak Malaysia dibebaskan dan dikenakan pajak untuk pendapatan Indonesia,” katanya. (ron/fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sinyal Kenaikan Makin Kuat
Redaktur : Tim Redaksi