jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin menyatakan kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang digagas Din Syamsuddin dan kawan-kawan bukanlah ancaman bagi pemerintah.
Menurut Ujang, sudah menjadi hak rakyat untuk mengkritisi pemerintah.
BACA JUGA: Kehadiran KAMI, Fadli Zon : Presiden Seperti Bekerja Sendirian
"Termasuk hak KAMI juga untuk dapat mengkritisi jalannya pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin," kata Ujang kepada JPNN.com, Selasa (4/8).
Sekali lagi, Ujang menegaskan bahwa KAMI bukanlah ancaman, tetapi mitra strategis bagi pemerintah.
BACA JUGA: Deklarasi KAMI Ibarat Hanya Gigitan Semut Untuk Jokowi
"Karena bagaimanapun pemerintah butuh kritik dari publik, termasuk kritik dari KAMI," tambahnya.
Oleh karena itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia tersebut meminta kehadiran KAMI jangan dijadikan sebagai ancaman.
BACA JUGA: Terciduk Belasan Lelaki dan Perempuan di Kamar Hotel Serang, Nih Daftarnya
"Karena bangsa ini butuh kritik. Dan bangsa ini juga jangan jadi bangsa yang antikritik," kata Ujang.
Dia mengingatkan bila ada anak bangsa yang berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat di muka umum untuk mengkritik pemerintah, lalu dianggap ancaman, itu artinya bukanlah negara demokratis.
"Kita ini negara demokratis, setiap kritik dan masukan harus diterima oleh pemerintah," paparnya.
Menurutnya lagi, jika ada banyak yang menentang dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak pro-rakyat, itu karena salah pemerintahnya sendiri.
"Harusnya negara hadir untuk rakyat, bukan hadir untuk yang lainnya," pungkas Ujang. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy