Menurut Muchtar, pengembangan Danau Toba sangat penting dijadikan prioritas oleh siapa pun yang nantinya akan memimpin Sumut di periode 2013-2018. Alasannya, selain merupakan kebanggaan warga Sumut, keberadaan Danau Toba sebenarnya juga bisa menyerap lapangan kerja yang cukup banyak.
Hanya saja, lantaran tidak dikelola dengan baik, kawasan Danau Toba dalam beberapa tahun belakangan sepi dari kunjungan wisatawan, terutama wisatawan manca negara.
"Saya punya harapan khusus, kandidat mulai sekarang harus menyiapkan konsep pengembangan Danau Toba. Kalau Danau Toba digarap dan dikelola dengan baik, maka akan bisa menjadi tujuan wisata luar negeri yang diprioritaskan," ujar Muchtar Pakpahan kepada JPNN di Jakarta, kemarin (8/8).
Dia mengatakan, di sekitar tahun 1980-an hingga 1990-an, Danau Toba merupakan lokasi wisata vaforit yang dikunjungi para wisatawan dari luar negeri. "Dulu itu, Danau Toba menjadi tujuan utama wisatawan luar negeri setelah Bali. Sekarang, masuk daftar untuk dikunjungi pun tidak," ujar Muchtar.
Dia yakin, hanya dengan kepemimpinan yang peduli Danau Toba saja, danau yang fenomenal itu bisa kembali diperhitungkan sebagai tujuan wisata kelas dunia. Menurutnya, yang dibutuhkan hanya kepedulian dan komitmen gubernur saja, tak lagi butuh modal besar.
"Lihat hotel-hotel di sekitar Danau Toba, ada hotel bintang empat, ada bintang tiga. Tapi semuanya sepi, kosong, tak ada penghuninya. Nah, bagi gubernur mendatang, cukup mendorong-dorong saja bagaimana supaya Danau Toba kembali ramai dan bisa menyerap tenaga kerja," ulasnya.
Muchtar mengatakan, yang dibutuhkan masyarakat Sumut dari para kandidat cagub adalah konsep-konsep sederhana, untuk sebuah program yang riil. Seperti bagaimana mengembangkan Danau Toba. Kandidat tak perlu menebar janji yang muluk-muluk.
Program riil lain yang diharapkan Muchatar adalah bagaimana para kandidat berani menyatakan kepada publik bahwa jika dirinya terpilih, maka akan ada pendidikan gratis hingga tingkat SMA. Juga biaya kesehatan gratis.
Kata Muchtar, untuk menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, tidak perlu menunggu Sumut harus menjadi daerah kaya. Menurutnya, bisa tidaknya tergantung kemampuan gubernur dalam memenej keuangan daerah.
"Ada daerah yang kaya tapi sekolah dan kesehatan warganya tetap membayar. Tapi ada daerah yang tidak kaya, mampu memberikan layanan sekolah gratis, kesehatan gratis. Ini yang saya tunggu, ada ngggak di Sumut," ujar praktisi hukum itu. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Mau Jumawa, Berharap PKS Tetap Berikan Suara
Redaktur : Tim Redaksi