jpnn.com - BONTANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang sudah menjadwalkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) digelar 1 Oktober nanti. Kendati demikian, pasangan calon perseorangan Neni Moerniaeni-Basri Rase mendesak agar penetapan ditunda.
Pasangan yang identik dengan sebutan Nebas (Neni-Basri) itu beralasan, tim sukses (timses) mereka menemukan adanya indikasi kecurangan terhadap kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara ilegal. Dugaan kecurangan itu diperoleh oleh timses tingkat kelurahan.
BACA JUGA: Politisi PAN Ini Tegaskan Berani Pimpin Kota Bukittinggi
“Ada beberapa KTP yang ditemukan tidak ada alamat jelas. Banyak yang meninggal dan pindah, ternyata masih terdata di DPS (Daftar Pemilih Sementara). Atas temuan ini, kami minta penundaan penetapan DPT sebelum validasi data di tingkat RT (rukun tetangga) clear,” ujar Neni.
BACA JUGA: Dikritik Perantau, Petahana Kota Bukittinggi Ini Salahkan Pendahulunya
Menurut Neni, timses mereka di lapangan menemukan 20-40 KTP di tiap RT-nya.
“Begitu ditemukan, lalu dicek. Ternyata tidak jelas. Saya berharap kepada masyarakat Bontang, ini betul-betul diawasi. Saat pemutakhiran data DPS ke DPT, anehnya ada nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan) dalam KTP, tapi tidak ada alamatnya. Lantas, kalau tidak alamatnya, nanti dia mencoblos di mana. Inilah yang harus diklarifikasi, apakah ini dicoret? Karena kami takut ini disalahgunakan. Kami ingin antisipasi adanya penyalahgunaan,” jelas Neni.
BACA JUGA: KPU Persilakan Bawaslu Terbitkan Rekomendasi
Terkait temuan kejanggalan ini, dia menambahkan, pihaknya akan segera menyurati KPU. Sementara, timses Nebas, Haeriadi mengatakan, ada lonjakan jumlah pemilih pada pemilihan presiden (pilpres) dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang cukup besar.
“Jumlah pemilih saat pilpres hanya 118 ribu (tepatnya 118.725), dan sekarang (DPS, Red.) naik menjadi 124 ribu (tepatnya 125.753). Melonjaknya terlalu fantastis,” ujar Haeriadi.
Dia melihat, apabila lonjakan penduduk di Bontang ini dikarenakan ada proyek besar, maka dianggap wajar. Tapi, kata dia, setahun terakhir ini tidak ada satupun megaproyek yang bisa dijadikan alasan migrasi penduduk ke Bontang.
“Paling tidak, ada yang mempengaruhi eksodus itu dan itu wajar. Tapi ini tidak ada proyek besar. Lantas yang bisa menambah jumlah penduduk apa?” ujar Haeriadi.(gun/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ayo! Cepetan Cek Nama di DPS
Redaktur : Tim Redaksi