"Total alokasi Anggaran DPD untuk tahun 2013 sebesar Rp1,2 Triliun. Padahal pada tahun 2012, total alokasi anggaran sebesar Rp604 miliar," kata Uchok, dalam siaran persnya, Jumat (21/9).
Dibeberkan Uchok, saat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahaan 2012, ketika banyak kementerian atau lembaga mendapat "bencana" karena alokasi anggaran mereka terpaksa dipotong oleh pemerintah dan disetujui DPR lantaran kegagalan pemerintah untuk mengurangi subsidi dan menaikan harga minyak yang banyak ditolak oleh masyarakat, malahan DPD dapat berkah.
Menurutnya, berkah itu adalah mendapat bonus kenaikan atau penambahaan alokasi anggaran, yang semula sebesar Rp604 miliar menjadi sebesar Rp754.7 miliar dalam APBN Perubahaan 2013.
"Dengan demikian, bonus yang diperoleh DPD sebesar Rp150,7 miliar dari APBN 2012 ke APBN Perubahaan untuk tahun 2012 ini, serta total alokasi anggaran DPD dari tahun 2012 sebesar Rp754.7 miliar, dan pada tahun 2013 sebesar Rp1,2 triliun, dan kenaikan alokasi anggaran dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar Rp540.4 miliar," beber Uchok.
Kemudian, Uchok membeberkan dari alokasi anggaran Rp1,2 triliun, itu alokasi terbesar akan diberikan kepada proyek yang bernama "Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI" dengan alokasi anggaran Rp763,6 miliar.
Uchok merincikan, alokasi anggaran Rp763,6 miliar diperuntukkan Kantor Baru DPD RI di ibukota provinsi Rp699,7 miliar. Layanan Perkantoran Rp44,5 miliar, Kendaraan Bermotor Rp900 juta, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp8,3 miliar, dan Gedung atau Bangunan sebesar Rp10 miliar.
"Dari persoalan di atas, kami dari Seknas FITRA meminta kepada Ketua DPR menghapus alokasi anggaran untuk "Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI" dengan alokasi anggaran sebesar Rp763,6 miliar," kata Uchok.
Dia menegaskan, kali ini Ketua DPR jangan diam saja. "Ini harus dihapus demi hati nurani rakyat," tegasnya.
Dia menegaskan, rakyat daerah tidak butuh kantor baru DPD senilai Rp699,7 miliar. "Rakyat daerah butuh keberpihakan RAPBN 2013 untuk memperbaiki infrastuktur jalan yang banyak rusak serta kewenangan DPD yang perlu ditingkatkan agar bisa “bergigi” menghadapi eksekutif," kata Uchok lagi.
Ia menambahkan, kalau kewenangan DPD tidak ditingkatkan, "Maka anggota DPD bisa-bisa dianggap hanya makan "gaji buta", dan tidak akan bisa memerjuangkan aspirasi rakyat daerah masing-masing," ujarnya.
Misalnya dicontohkan Uchok, pemerintah selalu mengklaim bahwa anggaran transfer daerah semakin besar dan terus ditingkatan. Padahal, lanjut dia, dalam kajian FITRA, proporsi anggaran transfer daerah untuk setiap tahun sebetulnya tidak pernah naik. "Tetap saja berkisar antara 30–31 persen untuk setiap tahun," paparnya.
Kedua, Uchok membeberkan lagi, saat ini saja dalam pantauan Seknas FITRA, kalau DPD memanggil pemerintah atau kementerian untuk "rapat bersama", kebanyakan yang datang dari kementerian atau lembaga adalah para“kroco” kementerian atau lembaga bukan pejabatnya.
"Kasihan memang DPD ini lembaga negara yang punya kuasa tapi nggak berigigi. Tapi kenapa kok mintanya kantor baru ya?" pungkas Uchok tak habis pikir. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Parpol Perlu Introspeksi
Redaktur : Tim Redaksi