jpnn.com, JAKARTA - Penyusunan menteri di Kabinet Kerja jilid II masih belum rampung. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, antara Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik masih berdialog untuk menyempurnakan susunan Kabinet Kerja jilid II.
"Dialog sudah dilakukan, struktur kabinet sudah diputuskan, meskipun penyempurnaan masih dilakukan," kata Hasto di sela pembekalan anggota legislatif DPD PDIP Aceh di Banda Aceh, Minggu (8/9).
BACA JUGA: Pernyataan Hasto Ini Sinyal Kubu Jokowi Setuju Pimpinan MPR Jadi Sepuluh?
Mekanisme di PDI Perjuangan menyebutkan bahwa finalisasi akan dilakukan antara Jokowi dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
BACA JUGA: Honorer K2 Dorong Ahok Bisa Masuk Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf
BACA JUGA: Jus Kurma dan Kopi Chapetro untuk Hasto di Bumi Serambi Makkah
Setelah bicara struktur, selanjutnya pembicaraan akan menyangkut calon-calon menteri yang berasal dari PDIP.
Nama-nama calon menteri sendiri belum bisa dibuka karena yang terjadi merupakan proses dialog.
BACA JUGA: Perkuat Penggalangan, PDIP Siapkan Strategi Khusus untuk Legislatornya di Aceh
Artinya satu pertemuan takkan bisa menyelesaikan masalah struktur dan penempatan nama di kabinet.
Alasannya, lanjut Hasto, yang dilakukan itu menyangkut sebuah desain besar demi membawa kemajuan bagi Indonesia Raya. Dialog pun akan dilakukan dengan melibatkan ketua umum partai lainnya.
"Kami juga menyadari setiap partai juga memiliki target-target politik di dalam menempatkan jabatan. Di situlah dialog itu dilakukan. Pak Jokowi memiliki hak prerogatif untuk itu," kata Hasto.
Yang jelas, berakhirnya dialog itu akan terjadi ketika akhirnya Presiden Jokowi mengumumkan kabinet. Itu terjadi setelah pelantikan pada 20 Oktober mendatang.
"Kami memang mengharapkan pengumuman itu sesuai dengan tata pemerintahan yang baik, dilakukan setelah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik oleh MPR," kata Hasto.
Di periode kedua pemerintahan Jokowi, Hasto mengatakan pihhaknya berharap bisa meningkatkan kerja sama seluruh elemen pemerintahan dan partai politik. Apalagi Jokowi akan menaruh perhatian utama kepada peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Karena itu, PDI Perjuangan sendiri, di dalam konsolidasi partainya juga terus bersiap di dalam mendukung kebijakan Jokowi itu.
Parpol akan berada di depan memimpin pergerakan rakyat di dalam peningkatan SDM. Tentu saja hal itu membutuhkan koordinasi yang baik dengan pemerintahan.
"Sebagai contoh di Aceh, kantor partai akan dijadikan sebagai pusat pendidikan politik, kaderisasi, kursus politik, dan juga kursus yang berkaitan dengan keterampilan anak-anak muda, agar mereka semakin percaya diri menatap masa depan," ujar Hasto. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Klaim Tak Pernah Mengemis Soal Kabinet ke Jokowi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga