Kapitalisasi Pendidikan Dinilai Makin Parah

JAKARTA - Situasi pendidikan saat ini, dianggap sudah berada pada tahap kapitalisasi yang kian parah, di mana pendidikan diposisikan sebagai penghasil keuntungan dan penyalur tenaga kerja dengan upah murah di tengah sempitnya lapangan kerjaHal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Serikat Mahasiswa Indonesia (KPP SMI), Syahrir Burhanudin, dalam aksi demonya bersama puluhan anggota SMI lainnya, di depan Gedung Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, Selasa (18/5).

Dikatakan Syahrir, regulasi yang ada saat ini tidak berpihak sedikit pun pada rakyat kecil

BACA JUGA: Akibat UN, Murid Tak Lagi Hormati Guru

Selain itu menurutnya, pada fase kapitalisasi pendidikan seperti saat ini, juga akhirnya telah timbul banyak persoalan di semua tingkatan pendidikanPersoalan-persoalan dimaksud, salah satunya adalah di sisi akses pendidikan.

Menurut Syahrir, saat ini tidak sedikit masyarakat Indonesia yang tak mampu menikmati pendidikan disebabkan persoalan mahalnya biaya pendidikan

BACA JUGA: Kemdiknas Siapkan Beasiswa Bagi 200 Ribu Guru SD

Dengan kata lain, mereka tidak bisa menikmati pendidikan karena tak mampu bayar SPP, uang praktek dan lain sebagainya"Untuk di tingkat perguruan tinggi juga tidak jauh berbeda

BACA JUGA: Tiongkok Siap Alih Teknologi Karya SMK

Jaminan mutu dan kualitas diabaikan begitu saja," paparnya.

Dengan kenyataan seperti itu, menurut Syahrir, sayangnya pemerintah masih belum memiliki sikap tegas untuk memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga tidak memberikan jaminan akan pemerataan akses pendidikanJustru yang muncul adalah ketidakjelasan penyaluran dana," jelasnya, sembari menegaskan bahwa SMI menyatakan sikap dan menuntut negara untuk wajib menyelenggarakan pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta membuat UU Sisdiknas yang pro-rakyat.

Sementara itu, usai dilakukan mediasi dengan pihak Kemdiknas di Gedung C Kemdiknas, KPP SMI menyatakan tetap tidak puas dan merasa tak ada solusi sedikit pun yang diberikan oleh kementerian itu"Kalau mediasi ini hanya menampung tuntutan dan aspirasi kami, lebih baik mediasi ini dihentikanPercuma saja, tidak ada pejabat Kemdiknas yang bisa memberikan solusi, keputusan atau kebijakan mengenai masalah ini," serunya(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... LKS Jadi Tolak Ukur Citra SMK