BANDA ACEH – Koalisi Anti Kekerasan Aceh (Kontak) mendesak Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengevaluasi kinerja kepolisian daerah Aceh, karena dinilai telah gagal ungkap kasus kekerasan, tak bisa memberikan kenyamanan, ketertiban kepada masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada 9 April 2012.
Desakan tersebut disampaikan puluhan mahasiswa Kontak, saat menggelar aksi unjukrasa di depan Mapolda Aceh, Sabtu (24/3). Dengan mengusung sejumlah poster berisi tuntutan mereka, para mahasiswa ini datang ke Mapolda Aceh sekira pukul 11.00 Wib. “Polisi gagal mengungkap kasus – kasus kekerasan yang terjadi menjelang Pilkada,”kata Khadafi Syah, Koordinator Aksi.
Semua mengetahui, 14 Maret 2012 merupakan sejarah penting perjalanan demokrasi di Aceh menjelang pemilihan kepala daerah. Pada hari itu lima pasangan gubernur Aceh melakukan ikrar Pilkada damai di Masjid Raya Baiturrahman.
Para kandidat pun berjnji atas nama agama akan menjaga perdamaian, keamanan, ketertiban yang disaksikan oleh seluruh masyarakat yang hadir di Masjid kebanggaan rakyat Aceh tersebut. Hal serupa juga dilakukan di tingkat Kabupaten/kota.
Namun, apa yang terjadi dilapangan, tidaklah seperti yang dikrrkan, kekerasan terus saja terjadi, perusakan, pembakaran, penusukan dan pemukulan dibeberapa tempat seperti di Pidie, Bireun, Gayo Lues, Aceh Utara, Aceh Timur dan aceh Selatan, korbannya adalah para tim pemenangan calon kandidat.
Hal itu menurut mereka, membuktikan bahwa para calon yang selama ini mengklaim cinta damai belum mmpu menterjemahkan arti perdamaian itu sendiri ke tim pendukungnya yang ada di daerah.
Selain itu, pihak kepolisian sebagai representatif dari penegak hukum, seolah – olah tutup mata, jika itu terus dibiarkan, maka kekerasan akan terus memakan korban jiwa dari masyarakat.
Bukan hanya kinerja Polri di Aceh yang mereka anggap gagal, Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi Karim selaku inisiator ikrar Pilkada damai pun dinilai gagal dalam mensinergikan fungsi dan peran lembaga pemerintahan di Provinsi dan kabupaten/kota dalam menyukseskan tahapan Pilkada.
Oleh karena itu, mereka meminta Polri di Aceh dapat bekerja secara profesional dan membuka dalang dibalik sejumlah kejadian, kemudian, Panwaslu sebagai institusi pengawasan dalam proses Pilkada juga diminta menjada indenpendensinya dalam menjalankan fungsi dan perannya.
Seluruh calon kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota yang ikut dalam Pilkada diminta menahan diri serta menjungjung tinggi moralitas, perbedaan untuk menjada perdamaian yang hakiki di Aceh. Setelah menyampaikan tuntutan dan harapannya, para mahasiswa ini selanjutnya langsung membubarkan diri dan kembali ke kampus mereka masing – masing. (Slm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Ingin Kerja Konkrit
Redaktur : Tim Redaksi