JAKARTA - Kapolri Jenderal Timur Pradopo diminta menindaklanjuti laporan yang dirilis Indonesia Police Watch, terkait penanganan demonstrasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang represif dan penggunaan preman.
"Temuan IPW yang menyatakan bahwa kepolisian berlaku represif, dan diduga menggunakan preman bayaran untuk membubarkan demonstrasi mahasiswa harus mendapatkan perhatian serius dari Kapolri," ungkap Anggota Komisi Hukum DPR, Aboebakar Alhabsy, Senin (24/6).
Karenanya, Aboebakar menyarankan, Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes harus diterjunkan ke Kepolisian ke Kepolisian Daerah Makassar, Palopo dan Samarinda menindaklanjuti hasil laporan dari IPW.
"Jangan sampai hal ini menjadi kado Pahit menjelang hari Bhayangkara tanggal 1 Juli nanti," ujarnya.
Ia menilai sebagai aparat keamanan seharusnya menjaga stabilitas keamanan dan melakukan penegakan hukum.
Tegasnya, bukan malah menggunakan kelompok preman untuk menangani demonstrasi. "Inikan memicu konflik horizontal," katanya. Nah, ia mengatakan, bila ini benar-benar terjadi tak ada ampun buat pejabat kepolsisian setempat. "Kapolda harus langsung dicopot saja," tegasnya.
"Karena tak pantas strategi seperti ini dipakai oleh Polri, mereka itu penegak hukum masak pakai preman," pungkasnya.
Seperti diberitakan, Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, selain bersikap represif, polisi diduga menggunakan preman bayaran untuk membubarkan aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM di Makasar, Palopo, dan Samarinda.
"IPW sangat menyesalkan cara-cara yang dilakukan polisi dalam menangani aksi demo ini. Penggunaan preman dalam mengatasi aksi demo mahasiswa bisa memicu konflik horizontal di masyarakat kian meluas," kata Neta di Jakarta, Minggu (23/6). (boy/jpnn)
"Temuan IPW yang menyatakan bahwa kepolisian berlaku represif, dan diduga menggunakan preman bayaran untuk membubarkan demonstrasi mahasiswa harus mendapatkan perhatian serius dari Kapolri," ungkap Anggota Komisi Hukum DPR, Aboebakar Alhabsy, Senin (24/6).
Karenanya, Aboebakar menyarankan, Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes harus diterjunkan ke Kepolisian ke Kepolisian Daerah Makassar, Palopo dan Samarinda menindaklanjuti hasil laporan dari IPW.
"Jangan sampai hal ini menjadi kado Pahit menjelang hari Bhayangkara tanggal 1 Juli nanti," ujarnya.
Ia menilai sebagai aparat keamanan seharusnya menjaga stabilitas keamanan dan melakukan penegakan hukum.
Tegasnya, bukan malah menggunakan kelompok preman untuk menangani demonstrasi. "Inikan memicu konflik horizontal," katanya. Nah, ia mengatakan, bila ini benar-benar terjadi tak ada ampun buat pejabat kepolsisian setempat. "Kapolda harus langsung dicopot saja," tegasnya.
"Karena tak pantas strategi seperti ini dipakai oleh Polri, mereka itu penegak hukum masak pakai preman," pungkasnya.
Seperti diberitakan, Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, selain bersikap represif, polisi diduga menggunakan preman bayaran untuk membubarkan aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM di Makasar, Palopo, dan Samarinda.
"IPW sangat menyesalkan cara-cara yang dilakukan polisi dalam menangani aksi demo ini. Penggunaan preman dalam mengatasi aksi demo mahasiswa bisa memicu konflik horizontal di masyarakat kian meluas," kata Neta di Jakarta, Minggu (23/6). (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sayangkan Komentar Soal Perusahaan Asing jadi Pembakar Hutan
Redaktur : Tim Redaksi